SULBARONLINE.COM, Mamuju – Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar), akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sulbar dalam rangka persetujuan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Sulbar 2024 dan persetujuan bersama antara Pemprov dengan DPRD Sulbar tentang Ranperda tentang APBD 2025, Sabtu, 30 November 2024 tadi malam.
Rapat peripurna yang membahas tentang anggaran yang akan digunakan dalam menjalankan program-program pemerintahan tahun depan, dihadiri sebanyak 30 orang anggota DPRD, Pj Sekprov Sulbar, Amujib, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar.
Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengungkapkan rasa terimakasih terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, khususnya Badan Anggaran (Banggar), serta para Kepala OPD Pemprov Sulbar yang ikut andil dalam pembahasan Ranperda ABPD 2025 itu.
“Saya malam ini mengucapkan terimakasih seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, khususnya badan anggaran dan teman-teman Pemprov yang telah menyelesaikan pembahasan APBD 2025. Alhamdulillah, tentu ada dialog, dinamika, tetapi kita bisa cari jalan tengahnya,” kata Bahtiar Baharuddin.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras berharap, APBD 2025 berjalan sesuai dengan kepentingan hajat hidup seluruh masyarakat Sulbar. Sehingga, masyarakat betul-betul merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka.
“Yang terpenting adalah semua yang kita lakukan beberapa hari ini dan keputusan, kesepakatan hari ini adalah untuk kepentingan masyarakat, serta paling tidak, prioritas-prioritas utama itu langsung menyentuh ke masyarakat,” ujar Amalia Fitri Aras.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu memastikan, pada 2025 mendatang OPD-OPD Pemprov Sulbar tak lagi banyak melakukan kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan lain sebagainya.
“Kita sudah sepakat, bahwa tidak banyak program-program yang sifatnya sosialisasi dan lain-lain, tapi kita minta program itu langsung menyentuh ke masyarakat di Sulbar,” tuturnya. (rls)
