SULBARONLINE.COM, Mamuju — Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, Masram Jaya meminta pihak Kodim 1418 Mamuju untuk menunda sementara pembangunan Rumah Sakit TNI AD yang direncanakan dibangun di Lapangan Merdeka.
Hal itu diungkapkan Masram Jaya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang aspirasi gedung DPRD Mamuju, Selasa (17/1/23).
Menurut Masram, penundaan sementara waktu pembangunan Rumah Sakit sangat diharapkan agar ada kesempatan dari DPRD untuk memediasi dan mencari solusi terkait persoalan lahan bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju.
“Mohon menunda beberapa waktu, kami di DPRD akan memediasi cara terbaik untuk menyiapkan lahan ini bersama Pemerintah,” kata Masram Jaya.
Atas persoalan ini, Masram mengaku, ada kesan yang muncul di masyarakat bahwa Pemda Mamuju terlau perhitungan.
“Jadi benar ada kesan setengah hati pemerintah memberikan lahan. Komunikasi tidak tuntas. Saya yakin TNI juga maunya lahan untuk pembangunan Rumah Sakit itu yang di Lengke’, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku. Tapi karena lahannya belum siap yah beginilah jadinya,” tegas Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Mamuju itu.
Padahal, lanjut Masram, pembangunan Rumah Sakit milik TNI AD harusnya disambut penuh kesyukuran. Termasuk melakukan berbagai upaya secara maksimal untuk menyiapkan lahan yang pas untuk pembangunan tersebut.
“Kita harus bersyukur di Mamuju akan ada tambahan Rumah Sakit. Olehnya itu, karena belum siap, makanya hemat saya satu-satunya solusi memohon TNI menunda beberapa waktu saja, kami di DPRD mencarikan solusi kepada Pemda agar ada jalan keluar sehingga harapan kita bersama dapat terpenuhi,” harap Masram.
Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Mamuju, Nazaruddin Akhmad. Pemerintah dinilai tidak terlalu serius menuntaskan masalah lahan untuk pembangunan Rumah Sakit TNI, sehingga dialihkan ke Lapangan Merdeka Mamuju.
“Saya percaya bahwa tidak ada keinginan sama sekali daei TNI untuk bangun Rumah Sakit di Lapangan Merdeka. Dan ingat, TNI itu bukan lembaga asal-asalan. TNI tidak mungkin mau konyol. Mampukah Pemda untuk memberikan tanah. Sampai saat ini belum siap kan,” tegas Nazaruddin dalam kegiatan RDP itu.
Karena itu, Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan TNI.
“Tapi kalau tidak diberikan lokasi tempat, yah satu-satunya miliki TNI AD yah Lapangan merdeka. Yah harus dibangun di situ. Jangan abaikan TNI. Pemerintah harus memberikan perhatian. Jangan nanti ada masalah baru ingat TNI dan Polri. Saat senang jadi lupa sama TNI,” kata Legislator yang memilih pensiun dini dari TNI di Kodim 1418 Mamuju itu.
Dia juga mengingatkan Pemda bahwa dari seluruh Rumah Sakit yang dibangun di Indonesia hanya Mamuju yang tidak menyiapkan lahan.
“Dan itu hal kurang baik bagi Pemkab Mamuju. Jadi mohon, ini harus diperhatikan, dan harus ada solusinya,” pungkas Nazaruddin.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Mamuju, Muhammad Jufri Badau menyebutkan timnya sudah melakukan survey kelayakan sejak September 2022.
“Kami survei sampai ke Basarnas Mamuju di Kalukku, diputuskan lahan di daerah Lengke, Kelurahan Bebanga. Kami lanjutkan proses berkoordinasi dengan lurah Bebanga, dan didapati tiga sertifikat dan satu sporadik,” sebutnya. .
Namun, salah satu sertifikat itu perlu melakukan balik nama. Sehingga membutuhkan waktu menunggu putusan pengadilan agama untuk penetapan hak waris.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju melalui Perkimta Mamuju telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 990 juta untuk pembangunan rumah sakit itu.
Saat ini, Kata dia, yang akan menjadi kendala adalah negosiasi harga. Namun, secepatnya ULP akan membentuk tim apprasial dan akan turun ke lapangan untuk menilai harga tanah setiap meternya.
“Ketika nilai apprasial tidak disepakati masyarakat, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkas Jufri.
