SULBARONLINE.COM, Mamuju — Lembaga Penanggulangan Bencana Indonesia Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Provinsi Sulawesi Barat bereaksi atas peresmian sarana MCK yang dilakukan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, di Lingkungan Kampung Jati, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Mamuju, Rabu (9/6/21).
Seperti diketahui, peresmian MCK oleh Bupati Mamuju itu dilakukan atas undangan DPD Relawan Antisipasi Solidaritas Bencana (Rentan) yang mengklaim sarana MCK tersebut adalah hasil pembangunan mereka.
Padahal, bangunan tersebut diprakarsai dan dibangun oleh LPBI NU dan NU Peduli, sebagai program di masa recovery dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi yang melanda Mamuju dan Majene pertngahan Januari lalu.
Ketua LPBI NU Sulbar, Muh. Ikhwan, Kamis (10/6/21), mengaku sangat aneh jika ada lembaga yang seenaknya mengklaim hasil karya atau bangunan dari lembaga NU.
“Kemarin ada MCK yang diresmikan oleh Bupati Mamuju atas undangan dari DPD Rentan dan Tagana Kaltim. Kami tahu persoalan ini baru semalam. Tentu ada rasa aneh, lucu sekaligus kecewa dari kami NU Peduli dan LPBI NU atas program pembangunan MCK ini. Jadi kami heran, kenapa tiba-tiba ada satu organisasi yang mencoba mengkalim hasil pembangunan MCK yang dilakukan oleh NU,” tegas Ikhwan.
Menurutnya, Lembaga DPD Rentan dan Tagana Kaltim tidak sedikitpun punya andil dalam pembangunan MCK tersebut. Hanya secara tiba-tiba mereka memberanikan diri mengklaim dan mengundang Bupati Mamuju untuk meresmikan.
“Setidaknya ada konfirmasi ke pihak kami sebagai lembaga yang membangun fasilitas itu. Ini sama sekali tidak ada. Olehnya kami menganggap ini klaim sepihak. Sehingga kami meminta pertanggungjawaban dari lembaga itu, untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, dan mengakui kesalahannya kepada publik,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Ikhwan, juga sangat disayangkan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju yang tidak teliti dan berhati-hati sebelum melakukan tindakan.
“Kami tidak bermaksud menyalahkan Bupati Mamuju, karena Pemkab hanya diundang. Tetapi kami menyayangkan, karena sebagai pemerintah yang memiliki perangkat pemerintahan hingga ke tingkat bawah, ada Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, termasuk protokol, sangat tidak teliti,” sebutnya.
Olehnya, Ia menyarankan, sebaiknya kedepan untuk agenda dan kegiatan serupa, maka Pemda harus berhati-hati dan teliti terhadap hal-hal dan urusan seperti ini. Harusnya ada kroscek lebih awal.
“Kami menilai Pemda sangat tidak hati-hati. Ini bukan undangan pergi makan-makan ikan. Tapi meresmikan satu bangunan, yang bisajadi itu milik lembaga lain, tapi diklaim oleh lembaga lainnya. Mestinya, semua perangkat pemerintahannya juga berfungsi dengan baik. Mereka itu tahu kalau fasilitas ini NU lah yang bangun. Tapi ini langsung main turun saja dan meresmikan. Jadi penting kedepan, hal seperti ini diperhatikan,” harapnya.
Sekadar diketahui, sebagai pelaksana teknis program NU Peduli pasca bencana, LPBI NU telah menggelontorkan sejumlah program di dua Kabupaten pascabencana, yakni Mamuju dan Majene.
Ada pembangunan 9 unit MCK di Mamuju dan Majene, pembangunan ruang kelas pondok pesantren di Mamuju dan Majene, pembangunan 56 Hunian Tetap (Huntap) di Mamuju dan Majene, bantuan 15 UMKM, bantuan paket belajar untuk anak sekolah, dan program-program sosial lainnya.
