SULBARONLINE.COM, Banten – Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke IV. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten menjadi tuan rumah dalam Munas kali ini, yang dilaksanakan di Hotel Santika ICE BSD, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.
Kegiatan dengan tema “Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Penduduk Indonesia yang Inovatif, Mandiri, Responsif dan Berdaya Saing di Era Revolusi Industri 4.0” tersebut berlangsung selama 3 hari, sejak Rabu hingga Jumat, 11-13 September 2019.
Beragam agenda sebelum memasuki tahap pemilihan Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia untuk periode 2019-2023 ini. Salah satunya adalah Dialog dengan menghadirkan narasumber kompeten, seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranomo, Bupati cantik Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa dan sejumlah narasumber lainnya.
Dalam kegiatan Munas ke IV Koalisi Kependudukan Indonesia ini dibuka langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Indonesia Eko Putro Sanjodjo. Hadir Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Sonny Harry B Harmadi, Wagub Banten Andhika Hazrumy, Bupati Tangerang Ahmad Zaky Iskandar dan tokoh nasional senior Prof. Dr. Soebroto.
Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Sonny Harry B Harmadi dalam sambutannya mengatakan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas dalam pembangunan lima tahun ke depan.
Kenapa SDM menjadi prioritas? karena Indonesia berada dalam bonus demografi.
Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya, untuk pertama kalinya menyebut bonus demografi dan syarat untuk mewujudkan lompatan kemajuan Indonesia adalah, dengan cara memanfaatkan bonus demografi.
“Jadi, Indonesia punya potensi yang begitu besar dengan bonus demografi dan kalau bonus demografi ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan, maka kita mengalami loncatan yang luar biasa. Presiden mengatakan bahwa Indonesia akan mampu mentransformasi bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan jika bisa menciptakan SDM unggul,” ujar Sonny saat pembukaan.
Bupati Tangerang Ahmad Zaky Iskandar selaku tuan rumah mengatakan, dengan diadakannya munas kependudukan di Kabupaten Tangerang, nanti bisa memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Pusat dengan lonjakan pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di Kabupatrn Tangerang. Lonjakan pertumbuhan penduduknya sangat tinggi karena merupakan daerah urban.
“Saya selaku tuan rumah menyambut baik atas diselenggarakannya munas kependudukan di Kabupaten Tangerang. Semoga yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua dalam munas ini, bisa tercapai dengan baik. Dan menghasilkan saran kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Indonesia Eko Putro Sanjodjo mengungkapakan, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2019 diproyeksi sekitar 266 juta jiwa. Salah satu titik waktu yang akan menjadi acuan untuk mencapai kemajuan adalah tahun 2045.
“Di tahun 2045, saat itu jumlah penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 318 juta jiwa. Tetapi dengan asumsi angka kelahiran (TFR) mulai tahun 2020 sudah dibawah target 2,1. Jadi, kalau program keluarga berencana berhasil, kita akan mencapai jumlah penduduk sebanyak 318 juta jiwa di tahun 2045. Tetapi jika meleset, perkiraannya bisa mencapai 325 juta sampai 330 juta jiwa. Ini merupakan tugas kita bersama untuk memastikan bahwa program keluarga berencana bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Eko Putro mengatakan, hasil proyeksi penduduk berdasarkan survei data penduduk (SUPAS) tahun 2015 menunjukan bahwa rasio ketergantungan yang menjadi indikator bonus demografi, akan berada di titik terendah selama periode 2020 sampai 2024 dan diperkirakan bahwa puncak bonus demografi terjadi pada tahun 2020 sampai 2030.
“Presiden Jokowi mengatakan, puncak periode bonus demografi akan terjadi di tahun 2020 sampai 2024. Tapi faktanya, puncak periode bonus demografi memendek menjadi hanya 2020 sampai 2021. Berarti kita punya waktu hanya satu tahun untuk melakukan loncatan memanfaatkan periode bonus demografi yang begitu sempit. Kalau kita melakukan cara-cara yang biasa, kita tidak akan mencapai kemajuan yang besar. Kita bisa mentransformasikan bonus demografi menjadi lompatan bonus kesejahteraan buat Indonesia kalau kita melakukan terobosan-terobosan atau inovasi dan strategi yang bisa dilaksanakan untuk menuju lompatan kemajuan,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BKKBN Provinsi Sulwesi Barat, Andi Rita Mariani berharap melalui Munas ke IV Koalisi Kependudukan Indonesia ini memberi dampak positif bagi Sulawesi Barat, utamanya terkait persoalan kependudukan.
“Di Sulbar kita juga punya pengurus Koalisi Kependudukan Indonesia tingkat Provinsi. nah, kedepan, program kerja dari Koalisi Kependudukan Indonesia Pusat bisa sampai ke daerah seperti Sulbar ini dalam peningkatan kualitas penduduk. Apalagi kita di Sulbar ini ada begitu banyak problem, utamanya persoalan stunting yang masih tinggi,” jelasnya.
Angka stunting yang tinggi, tambah Rita, harus menjadi program utama Koalisi Kependudukan Sulbar. Tentu, lanjutnya, program penuntasan stunting ini bisa dikorelasikan dan didorong kepada Pemerintah Sulawesi Barat.
“Sehingga Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat nantinya ini bisa mendorong secara optimal kepada pemerintah. Hal ini penting sebab berkaitan dengan kualitas kependudukan kita di masa yang akan datang,” harapnya.
