SULBARONLINE.COM, Mateng — Anggota DPR RI Komisi VIII, H. Arwan M. Aras T bersama tim Penanganan Fakir Miskin (PFM) wilayah III Kemensos RI, melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Rabu (23/6/2021).
Kunker tersebut dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan Rehabilitasi Sosial (RS) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekaligus penyerahan bantuan sembako kepada lenerima manfaat dari Baznas Mateng.
Kegitan tersebut berlangsung di aula kantor Bupati Mateng yang dihadiri Wakil Bupati Mateng, H. Muh. Amin Jasa, Kepala Dinas Sosial Mateng, Hj Asmira Djamal, Basnaz Mateng dan masyarakat penerima mamfaat.
Kepala Dinas Sosial Mateng, Asmira Djamal mengatakan, sesuai aturan Permensos Nomor 20 tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, salah satu aspek yang mendukung tumbuhnya lingkungan sosial yang sehat dalam masyarakat adalah terpenuhinya lingkungan yang layak huni yang didukung ketersediaan sarana lingkungan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan interaksi sosial dengan baik.
“Daerah kita ini adalah Kabupaten termuda di provinsi Sulawesi Barat, tentunya salah satu upaya pemerintah untuk memajukan daerah adalah penuntasan kemiskinan,” kata Asmira.
Isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Mateng kata Asmira, yakni tingginya rumah tidak layak huni, yakni 13.850 unit , dan backlog perumahan 2.855 unit, BSRD 101 unit, dimana tahun 2016-2021 rumah tidak layak huni dapat direalisasikan menjadi rumah layak huni itu sebesar 3.564 unit.
“Saat ini kembali Kementrian Sosial bekerjasama dengan Anggota DPR RI Komisi VIII, sehingga di Kabupaten Mamuju Tengah ini mendapatkan bantuan RTLH sebanyak 50 unit,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Mamuju Tengah, H. Muh. Amin Jasa menyampaikan, kehadiran Anggota DPR RI Komisi VIII, untuk menyerahkan bantuan RTLH sebanyak 50 unit kepada penerima, bukan baru kali ini memberikan bantuan.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mengucapkan terima kasih kepada Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, yang telah berjuang untuk Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonomi baru yang masih perlu bantuan dari berbagai aspek,” ucap Amin Jasa.
“Berdasarkan data yang ada masih ada sekitar 10 ribuan rumah yang tidak layak huni, dan ini terus kita perjuangkan baik melalui Dinsos maupun Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk itu, di Kabupaten Mamuju Tengah diperlukan adanya upaya pemenuhan salah satu kebutuhan dasar berupa rumah tinggal layak huni. Karena rumah merupakan unsur utama dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial serta menghindari implikasi pada keterlantaran keluarga,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VIII, Arwan M Aras Tammauni menyampaikan, untuk Kabupaten Mamuju Tengah penerima RTLH itu hanya 50 unit dengan besaran anggaran Rp 15 juta.
“Kita berharap RTLH ini dapat berkelanjutan di Kabupaten Mamuju Tengah. Meskipun bantuan yang diberikan tidak seberapa tapi kenyataan di lapangan bisa mendorong masyarakat untuk bergotong royong membangun rumah yang layak,” ujar Arwan.
Di masa pandemi ini masyarakat sangat membutuhkan rumah yang layak huni dan sehat, untuk menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Mengapa RTLH itu tidak ada jasanya, karena kita ingin ada kebersamaan dan gotong royong di dalamnya. Selain itu RTLH ini mengapa saya tempatkan di Kecamatan Tobadak, karena kita ingin RTLH ini dijadikan role model, sehingga kita tempatkan di satu kecamatan,” ungkapnya.
