SULBARONLINE.COM, Mamuju — Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Barat menghadiri kegatan High Level Meeting (HLM) Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, (Dekon-TP) dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023.
Kegiatan HLM ini berlangsung di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (8/11/23), dan dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
Penjabat Gubernur Sulbar hadir didampingi Sekprov Sulbar, Dr. Muhammad Idris dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulbar, Tjahjo Purnomo.
Selain itu, hadir juga para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Sulbar dan perwakilan 6 Pemerintah Kabupaten se Sulbar.
Menurut Kepala Dispora Sulbar, HLM yang diselenggarakan Pemprov Sulbar membicarakan berbagai hal utamanya yang berkaitan dengan serapan anggaran dan permasalahan 4+1.
“Dispora mengikuti HLM ini dalam rangka evaluasi sarapan anggaran, masalah dan tantangannya. Dispora kt sudah melakukan penggunaan dananya yang terkait dana pelatihan atlet-atlet dan lain-lain,” kata Safaruddin.
“Selain itu, kita berharap untuk dana dekon yang kita gunakan untuk para atlet dayun, kemudian panahan dan karate bisa bermanfaat, dan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi,” tambah mantan Kadis Kominfo Sulbar ini.
Sementara, Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan, 90 persen APBD Sulbar bergantung pada dana transfer, termasuk dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Transfer ke Daerah.
Karena itu, ia berterima kasih dengan adanya forum HLM untuk melakukan koordinasi memaksimalkan serapan dana Dekon-TP dan TKD di Sulbar.
“Koordinasi, kita kordinasi Pemkab, OPD, untuk kita menyelesaikan permasalahan. Tugas ASN memberikan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan,” tegas Sestama BNPP ini.
Prof. Zudan berharap dalam pengelolaan Dekon TP-TKD dapat menyelesaikan permasalahan daerah, utamanya lima permasalahan Sulbar yang menjadi fokus saat ini, yakni Stunting, Perkawinan Anak, Anak Tidak Sekolah (ATS), Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi.
“Kita ada lima permasalahan, uang seperti ini (Dekon TP-TKD) bisa berkontribusi ke sana (4+1 Sulbar),” sebutnya.
Zudan mengingatkan masih ada 52 hari kerja yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan serapan Dekon TP-TKD sehingga diharapkan koordinasi dari Pemprov hingga ke kabupaten masif melakukan koordinasi untuk mempercepat realisasi anggaran.
“Serapan kita masih sangat jauh, dibandingkan harapan yang bisa kita dapatkan, sehingga kebijakan kita bersama lakukan serapan anggaran cepat tepat sesuai dengan peraturan perundang undangan,” ucap Zudan.
Terakhir, Zudan menjelaskan ujung dari penanganan masalah 4+1 adalah peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari ekonomi masyarakat, kesehatan dan pendidikan.
“Tiga tolak ukur, orangnya sehat, orangnya cerdas, dompetnya harus tebal. Mendesain ini sumber nya PAD, APBN, dan Swasta,” ujar Zudan.
