SULBARONLINE.COM, Majene — Satuan Tugas (Satgas) penanganan kemiskinan ekstrem Sulawesi Barat sangat optimis dapat menekan dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Sulbar hingga akhir 2023.
Hal itu diakui penanggungjawab Satgas penanganan kemiskinan ekstrem yang juga sekaligus sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Muhammad Rahmat Sanusi usai menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD 2023 pada hari kedua, Rabu (5/7/23) di Kantor BPMP Majene.
Menurutnya, untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem memang memiliki tantangan besar. Namun, jika ditangani dengan baik, maka pasti dapat dituntaskan secara maksimal.
“Sesuai data jumlah kemiskinan ekstrem di Sulbar mencapai 2,94 persen atau sekitar 41,406 orang di tahun 2022. Kalau untuk jumlah penduduk miskin sebesar 11,92 persen atau sekira 169,62 orang. Karena itu kita harus serius menangani hal ini,” tegas Rahmat saat dihubungi wartawan.
Rahmat mengaku, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan sinergi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain.
“Untuk OPD, kita perkuat dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas PU, Dinas Perkim, dan OPD lainnya,” sebutnya .
Rahmat menjelaskan, dalam rapat di hari kedua ini, OPD menyampaikan langkah dan program yang akan dilakukan selama 6 bulan kedepan dalam menuntaskan berbagai masalah penting di Sulbar.
Untuk merealisasikan hal itu, kata Rahmat, harus terjalin sinergi antar lintas sektor. Selain itu, semua elemen harus turun tangan.
Dinsos Sulbar, lanjut Rahmat, juga akan terus mengoptimalkan koordinasi dengan Dinsos Kabupaten se Sulbar.
“Dinsos Sulbar akan terus berkoordinasi dengan Dinsos 6 Kabupaten se Sulbar. Sehingga, jumlah 41 ribuan lebih kemiskinan ekstrem ini bisa diintervensi secara serius. Intinya Satgas akan bekerja bersama-sama dalam melakuka penanganan kemiskinan ekstrem ini selama 6 bula kedepan,” kunci Rahmat.
