SULBARONLINE.COM, Mamuju — Dalam beberapa terakhir ini, isu penculik anak menghebohkan sekaligus meresahkan warga di Sulawesi Barat. Utamanya, bagi kalangan Ibu-ibu.
Merespon hal ini, Ketua Forum Kajian Perencanaan Pembangunan (FKPP), Muhammad Amril Dg Marrui, melayangkan kritikan pedas kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten se Sulawesi Barat. Terutama bagi para Kepala Dinas Kominfo se Sulawesi Barat.
“Saya mengkritik Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Barat dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten se Sulawesi Barat atas isu-isu penculikan anak. Kenapa, karena mestinya isu-isu yang beredar di tengah masyarakat dan sangat meresahkan ibu-ibu rumah tangga, takut kehilangan anak mereka, akan tetapi tidak langsung menangani itu,” tegas Amril Dg Marrui yang saat dihubungi wartawan berada di Manado, Senin (23/1/23).
Menurut pria sapaan akrab Rio ini, apapun isu atau informasi yang meresahkan warga itu tidak boleh dibiarkan. Pemerintah dinilai memiliki tanggungjawab untuk menenangkan warga.
“Kenapa, karena pemerintah bertanggung jawab atas ketenangan warga. Karena saat ini ada teror di masyarakat yaitu penculikan anak. Anak akan diambil organ tubuhnya lah, anak akan dimutilasi lah dan lain-lain sebagainya. Ini mengganggu ketenangan warga,” kata Rio.
Mestinya, tambah Rio, Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten mengajak dan memfasilitasi pihak terkait, seperti Polda Sulbar dan Polres se Sulbar kemudian Korem dan Kodim se Sulbar untuk duduk bersama membicarakan hal ini.
“Kominfo harus konferensi pers kepada publik mengajak pihak Kepolisian dan TNI untuk menyampaikan bahwa informasi yang beredar adalah hoax. Kalau misalnya ternyata itu bukan hoax, maka harus bertindak,” ujarnya.
Rio menilai selama ini tidak melahirkan tindakan progresif dan profesional dari Kadis Kominfo se Sulawesi Barat untuk menenangkan warga atas merebaknya isu penculikan anak itu.
“Jadi atas kinerja yang lamban tersebut saya meminta kepada Gubernur Sulbar untuk menindaki Kadiskominfo Sulbar jika tidak mampu menenangkan warga. Begitu juga dengan Bupati se Sulbar untuk mengevaluasi dan mengganti Kadiskominfo Kabupaten jika tidak mampu menenangkan warga. Harus diganti dengan kadis yang dianggap mampu menenangkan warga atas keresahan yang timbul akibat isu ini,” tegasnya.
Mantan aktivis HMI ini mengaku, mencegah Hoax dan informasi yang tidak benar bukan hanya menjadi tugas Polisi. Namun informasi yang meresahkan menjadi tugas utama pemerintah. Pemerintah dinilai bertanggungjawab untuk menangani itu melalui Dinas Kominfo.
“Kalau informasi penculikan yang beredar itu benar maka dilakukan klarifikasi dan meminta warga agar waspada. Kalau itu hoax maka harus disampaikan bahwa itu tidak benar, sampaikan dalam keterangan tertulis melalui media, media sosial dan sebagainya,” harap Rio.
Laporan: Putri
