SULBARONLINE.COM, Mamuju — Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Muhammad Rahmat Sanusi, mengeluarkan data hasil verifikasi dan validasi (Verivali) terkait kondisi kemiskinan ekstrem di Sulbar, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar (Polman)
Berdasarkan data hasil Verivali percepatan, penanganan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Polewali Mandar, terjadi penurunan yang cukup signifikan.
Di mana, berdasarkan data awal keluarga miskin ekstrem sebanyak 16.335 Kepala Keluarga (KK), sementara untuk Individu sebanyak 86.332 jiwa.
Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, maka hasilnya kemiskinan ekstrem di Polewali Mandar tersisa sebanyak 2.922 Kepala Keluarga, sedangkan untuk individu tersisa sebanyak 15.210 jiwa.
Kepala Dinsos Sulbar, Drs. H. Muhammad Rahmat Sanusi menjelaskan, pengurangan data kemiskinan ekstrem ini diakibatkan oleh berbagai faktor.
“Sesuai data memang tidak miskin ekstrem sebanyak 12.734 KK, kemudian meninggal : 312 KK, pindah domisili 202 KK, tidak ditemukan 160 KK, dan data ganda sebanyak 5 KK. Jadi totalnya sebanyak 13.413 KK,” papar Rahmat.
“Untuk pengurangan data individu juga diakibatkan oleh tidak miskin ekstrem sebanyaj 68.678 Jiwa, meninggal dunia 536 jiwa, pindah domisili 980 jiwa, tidak ditemukan 886 jiwa, dan data ganda 32 jiwa. Jadi totalnya 71.112 jiwa,” sambungnya.
Rahmat juga menjelaskan beebagai intervensi OPD Pendamping penanganan miskin ekstrem oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawei Barat telah dilakukan secara maksimal selama ini.
Dinas Sosial, sebut dia, selama ini telah menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada keluarga miskin sebanyak 1.109 KK.
“Dan untuk keluarga miskin ekstrem 420 KK, dengan rincian per Kabupaten, masing-masing Kabupaten Mamuju sebanyak 238 KK, Majene 61 KK, Polman 65 KK, Mamasa 7 KK, Mateng 79 KK, dan Pasangkayu 10 KK,” terang Marasa, sapaan akrab Muhammad Rahmat Sanusi.
Sekadar diketahui, data hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem ini baru dilakukan di Polewali Mandar. Untuk 5 Kabupaten lainnya masih dalam proses verifikasi oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.
