SULBARONLINE.COM, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 17 Februari 2020. Kegiatan ini dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulbar 2021.
FKP yang mengusung tema “Pembangunan Manusia dan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Masyarakat” tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.
Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menekankan lima hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD.
Pertama, tahapan dan proses perencanaan agar diikuti dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, lanjut Ali Baal, lakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang dalam Perpres nomor 18 tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Dalam hal ini sesuai dengan koordinasi kementerian/lembaga negara masing-masing OPD,” ucap Ali Baal.
Kemudian, ketiga, kata Ali Baal, fokus pada pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, termasuk janji kerja Gubernur Sulbar.
“Ini yang ditekankan, saya mau apa yang kita hasilkan selama kita bersama ini, itu yang harus disungguh-sungguhi,” tandas Ali Baal
Selanjutnya, keempat, agar kepala OPD mempedomani tema prioritas serta arah kebijakan pembangunan daerah 2021 untuk dijabarkan dalam rencana kerja OPD.
“Apa yang kita kerja sekarang itu dilaksanakan, jangan dibelok-belokan lagi dan jangan kerja macam-macam, yang pada akhirnya bertumpuk lagi, terlambat lagi. Jadi tolong janganlah kita seperti itu,” tegas Ali Baal.
Kelima, sambungnya, rumusan program dan kegiatan proritas yang hasilnya dapat dirasakan langsung serta memiliki manfaat bagi masyarakat.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan apa yang disampaikan Gubernur Sulbar harus betul-betul dilaksanakan.
Pada kesempatan itu, Idris menekankan, isu infrastruktur dan pembangunan manusia harus menjadi perhatian bersama, sebab kedua hal itu merupakan kendala besar yang masih dihadapi hingga saat ini.
“Tema yang diusung ini sudah cukup bagus, karena kita masih terkendala dengan dua bagian besar, yakni infrasuktur dan pembangunan manusia,” tutur Idris.
Idris berharap, dalam kegiatan itu tidak lagi menyusun perencanaan, namun lebih mempertajam kerangka makro yang sudah ada, sehingga di dalammnya terdapat partisipasi publik.
“Partisipasi publik penting untuk penajaman, bukan menggagas ide-ide baru untuk masuk kedalam perencanaan yang sudah dibungkus dengan rapi dalam RPJMD dan indikator-indikatornya,” tandas Idris.
Ia juga menekankan, pada 2021 orientasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus dipikirkan, dengan bagaimana upaya mendorong peningkata PAD.
Ditambahkan, RPJMD merupakan dokumen hidup yang mau tidak mau diperhadapkan dengan masyarakat.
“Untuk itu apa yang dikonsultasikan dalam kegiatan ini larinya harus ke hal tersebut,” pungkas Idris.
Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan dan penyusunan RKPD 2021, atau sebagai tahapan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Ini baru rancangan awal, olehnya itu kami meminta masukan-masukan, kritikan-kritikan, bahkan saran-saran demi penyempurnaan dalam penyusunan kebijakan pembangunan untuk kita ditetapkan sabagai arah kebijakan pembangunan, dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyususun anggaran program kegiatan kita pada 2021,” kata Junda.
Dia berharap, agar para pimpinan OPD dapat melaksanakan forum OPD setelah pelaksanaan FKP tersebut.
Sekadar diketahui, turut hadir dalam kegiatan itu, Para Asisten Setda Sulbar, Wakil Ketua I DPRD Sulbar Usman Suhuria, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Sudirman, Tenaga Ahli Agussalim dari Unhas, Perwakilan BPS, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, serta undangan lainnya.
