SULBARONLINE.COM, Majene — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar menggelar Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) dalam rangka pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD-APBD 2023 Sulbar, di Aula BPMP Majene, Selasa (4/7/23).
Rakor tersebut untuk memberikan penilaian atas capaian kinerja pembangunan bagi setiap OPD. Tujuannya untuk mengetahui realisasi anggaran serta kendala pelaksanaan APBD, serta membuahkan rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran kedepan serta menjadi bahan untuk APBD Perubahan 2023.
Secara umum, realisasi program APBD Sulbar 2023 per triwulan II baru di posisi 38,08 persen dari target 63,19 persen. Sementara realisasi anggaran 33,33 persen dari target 63,19 persen.
PJ Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, selain melihat realisasi, tujuan dari evaluasi yang dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana dampak dari program yang telah direalisasikan.
“Berdampak langsung itu apa, dan berdampak tidak langsung berapa dan tidak berdampak sama sekali itu berapa. Jadi bukan sekedar menyerap anggaran, tetapi sejauh mana realisasi atau anggaran yang digunakan berdampak langsung ke masyarakat,”tegas Zudan.
Sekretaris BNPP itu juga menekankan, setiap program sebaiknya menyentuh, baik langsung dan tidak langsung, terhadap lima permasalahan daerah, yakni stunting, anak putus sekolah, perkawinan anak, kemiskinan ekstrim dan Inflasi. Namun ketika yang dikerjakan sama sekali tidak berdampak artinya sama halnya sekedar menghabiskan anggaran..
“Jangan-jangan program ini tidak berdampak sama sekali, evaluasi kinerja itu seperti itu,” katanya.
Lanjut Zudan, dari hasil evaluasi nantinya bisa menjadi dasar untuk memaksimalkan realisasi di sisa waktu enam bulan kedepan. Ia juga berharap setiap OPD lebih berani dalam memaparkan realisasi program yang dinilai tidak memberi dampak terhadap lima permasalahan daerah.
“Kalau tidak berdampak sampaikan saya tidak berdampak apa apa. Tidak apa apa,” tutup Zudan.
Rakerpim berlangsung selama dua hari, 4-5 Juli 2023 dan dihadiri seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar serta pejabat administrator.
