SULBARONLINE.COM, Majene — Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merutinkan Rapat Kerja Pimpinan(Rapim).
Bertempat di Kantor Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Majene, Selasa (4/7/23), Rapim digelar dengan agenda evaluasi RKPD dan APBD tahun 2023 di semeter pertama.
Rapim ini langsung dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris, dan seluruh Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta sejumlah pejabat administrator.
Di hari dan di tempat yang sama, namun di jam yang berbeda, juga berlangsung secara hybrid Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dengan agenda rapat pengendalian inflasi daerah.
Dari rapat Koordinasi tersebut diketahui bahwa Sulawesi Barat berada di posisi paling rendah se-Indonesia dari tingkat inflasi yang ada. Namun, walau pun demikian, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan, mengimbau kepada seluruh kerabat kerja Pemerintah Provjnsi Sulawesi Barat untuk tetap memperhatikan dan mengantisipasi berbagai pemicu terjadinya inflasi di daerah.
Sementara itu, sehubungan dengan evaluasi RKPD dan pelaksanaan APBD 2023 di semester pertama telah diketahui laproan realisasi anggaran belanja daerah OPD dengan berdasarkan tingkat realisasi tertinggi yang dicapai oleh Badan Penghubung Provinsi sebesar 59,40 persen dan posisi terendah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dengan capaian sekitar 10,06 persen hingga Juni 2023.
Sementara, Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Barat yang selama ini menjadi salah satu dinas yang mendukung target penurunan inflasi dan kemiskinan ektrem berada pada realisasi anggaran sekitar 35. 96 persen.
Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati , menyebutkan bahwa sejauh ini realisasi anggaran memang sudah mencapai sekitar 35,96persen, tapi realisasi dari bobot program dan kegiatan telah berada di kisaran 60 persen per 30 Juni 2023.
“Eee, kalau dari data yang telah terinput di sistem dan tersajikan tadi maka realisasi kita tergolong sedang. Tapi pada dasarnya dari sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersebar di empat bidang maka kita sudah berada di kisaran 60 persen. Sebagai urusan pemerintahan yang bersifat pilihan maka sejauh ini Dinas Pariwisata hadir untuk mengurai persoalan-persoalan di titik kemiskinan ekstrem dan penurunan inflasi,” tegas Darma.
Darma menambahkan bahwa kemiskinan adalah ujung pangkal dari banyaknya anak putus sekolah serta perwakinan usia anak.
Kemiskinan harus diretas melalui program- program keparwisiataan. Mengingat sektor wisata berhubungan dengan interaksi sosial dan transaksi ekonomi, dan paling strategis menambah pendapatan masyarakat.
“Yah, parwisiata punya program prioritas. Ada peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran parwisiata, pengembangan ekonomi kreatif, dan pengembangan SDM Pariwisata. Dari program ini kita ditarget pada 3 domain yakni rata-rata lama menginap para wisatawan, PDRB dan juga peningkatan pelaku ekonomi kreatif. Sangat jelas bahwa pariwisata itu wilayahnya adalah sosial dan ekonomi. Maka sangat jelas bahwa pada setiap event yang kita laksanakan baik itu yang berhubungan dengan ekonomi kreatif dan kepariwisataan atau bahkan penataan destinasi dan peningkatan kapasitas pengelolanya maka di setiap bagian itu ada peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Jadi pariwisiata ini, efeknya langsung ke semua pelaku usaha di sektor wisata mulai dari rumah makan, penginapan atau hotel, transportasi, dan UMKM, Begitu,”. Jelas darma.
Terakhir, Darma menyebutkan salah satu contoh event yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Barat yakni Gema Sulbar yang diselenggarakan selama 3 hari. Event tersebut mampu menyita kunjungan dengan peredaran uang sekitar Rp 1, 5 Miliar.
“Gema Sulbar menjadi salah satu contoh bagaimana kunjungan masyarakat pada satu event bisa berdampak kepada pelaku usaha pariwistaa. 1, 5 Miliar dalam 3 malam event itu sangat luar biasa. UMKM yang bergerak di makan dan minum menjadi ceria. Pedagang kaki lima bahagia, usaha jasa transportasi dan penginapan jadi ikut gembira,” ungkapnya.
“Dengan event kita kembali menguatkan daya beli masyarakat. Mereka bisa beli makan sehingga tidak ada lagi anak yang stunting. Mereka bisa bersekolah sehingga tidak ada lagi pikiran untuk menikahkan anak di usia muda. Jadi kalau ingin meningkatkan daya beli masyarakat, maka pariwisata Sulbar ini harus menjadi prioritas sehingga berwisata tidak perlu ke tempat lain. Uang didapat di Sulbar, jadi berlanja di Sulbar dan berwisata di Sulbar. Di Sulbar saja,” tutup Darma.
