SULBARONLINE.COM, Mamuju – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, menggelar diskusi publik di tempat wisata Tapandullu, Desa SUmare, Kecamatan Simboro, Mamuju, Minggu (8/3/2020).
Kegiatan bertema “Regulasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU.14 Tahun 2008” ini dibuka Kadis Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar Safaruddin Sunusi DM.
Hadir juga Ketua dan anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Barat serta sekira 30 wartawan dari media elektronik, cetak dan online.
Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar Safaruddin Sunusi DM, mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan semakin menumbuhkan semangat dalam membangun sinerji dan kemitraan antara Dinas Kominfo dan para awak media.
“Ini semata-mata untuk membangun silaturahmi, sinerji dan kemitraan,” ujar Safaruddin.
Safaruddin menambahkan, pada 2020 ini pihaknya baru bergerak secara optimal, khususnya terkait Komisi Informasi Publik (KIP). Pasalnya, selama ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh KIP Sulbar.
“Makanya tahun ini akan dibentuk PPID (Pejabat Pengeloloa Informasi dan Dokumen). Ini penting karena satu-satunya yang belum memiliki PPID adalah Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah saat ini sudah di meja Gubernur dan akan segera ditandatangani.
Sementara, Ketua KIP Sulbar Dr Rahmat Idrus mengungkapkan sejak terbentulnya KIP di Sulbar pihaknya telah menangani sekitar 109 kasus sengketa publik.
“Jadi ada 109 kasus sengketa publik yang kita tangani. Jumlah tersebut sebagian sudah terselesaikan,” sebut Rahmat.
Rahmat mengaku, laporan yang masuk selama ini masih didominasi terkait kasus dana desa.
“Yang banyak adalah soal sengketa dana desa. Bahkan ada 2 kabupaten tertinggi pengaduannya yaitu Polman dan Mamasa,” ujar Rahmat.
Setelah pemaparan materi, dibuka sesi dialog. Para wartawan mendapat kesempatan untuk mengajukan sejumlah pertanyaan terkait kinerja KIP sekaligus mendorong penganggaran optimal dalam mendukung program-program KIP Sulawesi Barat.
