SULBARONLINE.COM, Mamuju — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat, Nuryamin mengaku telah membentuk Tim Pendamping Keluarga.
Tim pendamping keluarga tersebut, beranggotakan sebanyak 2.859 orang yang tersebar di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
Ini disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dr. Bonivasius Prasetya, Selasa (13/9/22) di Grand Hotel Maleo Mamuju.
Tugas Pendamping Keluarga ini, kata Nuryamin sebagai ujung tombak mendukung pemerintah dalam berkomunikasi pada tenaga kesehatan, sekaligus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
“Tim pendaping keluarga ini sudah bergerak, mendorong Desa melakukan kegiatan termasuk dari PKK, Bidan, dan melakulan pelaporan secara Rutin,” jelasnya.
Pada satu tim pendamping keluarga, terdapat bidan sebagai penyuluh program Keluarga Berencana (KB), tim penggerak PKK serta kader yang dapat membantu memberikan pembinaan guna menciptakan ketahanan keluarga.
“Jadi dalam hal ini, kita juga bawa kabupaten untuk menurunkan angka stunting, jenis kegiatan misalnya Loka karya mini di tingkat kecamatan atau tingkat Desa,” ungkapnya.
Percepatan penurunan stunting menjadi program prioritas utama bagi pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung oleh semua sumber daya yang dimiliki untuk memastikan bahwa segala bentuk intervensi yang dilakukan terlaksana dengan baik dan mencapai target.
“Jadi harga mati kita dapat menurunkan angka stunting itu, paling tidak tim yang dibentuk ini Posyandu bisa lebih aktiv, yang ke dua Posyandu ini sebagai wadah untuk bisa mendapatkan data dari ibu hamil maupun ibu yang mempunyai anak balita,” terangnya.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dr. Bonivasius Prasetya menyebutkan Indikator mudah melihat angka stunting, yaitu administrasi kependudukan.
“Punya KK engga, punya KTP, Akta Lahir, ada engga, ini menjadi sadar,” sebutnya.
Dr. Bonivasius Prasety menjelaskan, urusan-urusan administrasi menjadi tolak ukur. Terkait pencanangan kampung KB, semua bisa dibentuk, namun akan dipercepat jika ada unsur jelek. Sasarannya daerah terintinggal jauh dan kuantitas.
“Tapi kalau yang jelek, rumah kumuh misalnya, itu yang harua di sasar terlebih dahulu, jadi kita sudah buat target dan sasaran,” jelasnya.
Data BKBBN Sulbar menyebutkan, sejak Kampung KB dibentuk di Sulbar tahun 2016 hingga saat ini berjumlah 176. Dari angka ini, tersebar di Kabupaten Mamuju 30 Desa, Pasangkayu 26, Mamuju Tengah 16, Majene 31, Polewali Mandar 47, Mamasa 25.
Laporan: Adriansyah
