SULBARONLINE.COM, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat, menggelar Dialog, Selasa (28/1/19) di pelataran Kantor Bappeda Sulbar.
Kegiatan bertema “Percepatan Penurunan Kemiskinan Daerah” ini, dihadiri oleh sejumlah narasumber. Masing-masing di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris, Wakil Rektor II Unsulbar Dr. Anwar Sulili, Kepala Bappeda Sulbar Dr. Junda Maulana, Kepala BPS Sulbar Ir. Win Rizal, Anggota Komisi IV DPRD Sulbar Arman Salimin dan Jumiati Mahmud.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten I Pemprov Sulbar M. Natsir, Asisten II Pemprov SulbarIr. Hamzah, Asisten III Pemprov Sulbar Hj. Jamila Haruna, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Sulbar, Akademisi, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sejumlah pimpinan media.
Kepada wartawan, Kepala Bappeda Sulbar, Dr. Junda Maulana, mengatakan Dialog tersebut merupakan tahapan dari suatu proses perencanaan pembangunan. Sekaligus untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk tahun 2020 mendatang.
“Kita menganalisis isu-isu yang ada. Terus mengevaluasi indikator capaian yang kita raih saat ini. Kita diskusikan persoalan kemiskinan. Modelnya kita rubah, biasanya dialog dalam ruangan, ini cara lain. Kita undang akademisi, jurnalis, LSM dan sejumlah ahli dan OPD. Mudahan-mudahan model sepeti ini lebih cair,” kata Junda.
Junda menjelaskan, terkait angka kemiskinan di Sulawesi Barat hingga September 2018 kemarin berada di angka 11,22 persen, turun dari bulan Maret 2018 sebesar 11,25 persen. Namun, pada bulan September 2017 angka kemiskinan di angka 11,18 persen.
“Nah, pada Tahun 2019 ini kita target angka kemiskinan tinggal 10 persen. Kalau itu tercapai dengan anggaran yang kita olah bersama semua OPD, maka pekerjaan kita untuk penyusunan anggaran Tahun 2020 ini kita target 9,8 persen angka kemiskinan. Insya Allah kita akan capai. Jadi, Tahun 2020, angka kemiskinan kita turun dari dua digit,” jelasnya.
Olehnya, kata Junda, melalui dialog yang dikemas dengan cara sederhana dan santai ini dapat melahrikan solusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Barat.
“Setelah dialog ini, tentu kita bersama OPD kemudian menetukan arah kebijakan pembangunan kita. Kita mau patok angka kemiskinan yang kita target. OPD nanti yang akan menyusun rencana awal RKPD mereka,” ucapnya.
Kemudian, lanjut mantan Penjabat Bupati Mamuju Tengah ini, setelah OPD meramu program dan arah kebijakan RKPD Tahun 2020 mendatang, selanjutnya akan dibawa ke Kabupaten se Sulbar.
“Kita bawa ke Kabupaten. Di setiap Musrenbang Kabupaten arah kebijakan pembangunan kita paparkan.Ada sinkronisasi, dan hasilnya itu baru kita tetapkan RKPD yang akan ditetapkan sekitar 31 Mei 2019 ini,” terang Junda. (Advertorial/Ikbal).
