SULBARONLINE.COM, Mamuju — Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Prospek Pengembangan Integrasi Ternak dan Kelapa Sawit, Kamis (24/11/22).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Balitbangda Sulbar ini dibuka langsung oleh Kepala Balitbangda Sulbar, Safaruddin Sanusi DM dan diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait yang memiliki peran dalam pengembangan Ternak dan Kelapa Sawit di Sulawesi Barat.
Hadir dua narasumber; Peneliti Utama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulbar, Marthen P. Sirappa dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas Perkebunan Sulbar, Agustina Palimbung.
Kepala Balitbangda Sulbar, Safaruddin Sanusi DM mengatakan, prospek untuk pengembangan ternak dan kelapa sawit di Sulawesi Barat bakal difokuskan pada 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah (Mateng) dan Pasangkayu.
“Dalam mengembangkan potensi kita di Sulawesi Barat, kita tidak hanya melihat di satu sisi saja. Di sisi lain, memang 3 Kabupaten ini perlu ada perhatian khusus, sehingga 3 Kabupaten ini dulu yang rencananya jadi fokus kita,” katanya saat ditemui usai FGD.
Menurutnya, selama ini hasil ternak dari Sulawesi yang dikirim ke Kalimantan masih didominasi oleh suplai dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Ternak sapi yang dikirim ke Kalimantan selama ini itu justru lebih banyak dari Bone, Sulawesi Selatan. Dari Balai Karantina Pertanian, data pengeluaran ternak dari Sulbar ke Kalimantan sebanyak 3.252 ekor Sapi dan Kambing 26.000 ekor. Tapi dari Bone ini yang lebih banyak dikirim ke Kalimantan, ” sebutnya.
Sehingga, kata Safaruddin, perlu keseriusan bersama untuk melakukan upaya dalam rangka pengembangan ternak dari Sulbar untuk menyanggah Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan.
“Dan kita di Sulbar memang harus ada pengembangan yang terintegrasi. Harus ada cara dan model atau sistem yang dilakukan untuk pengembangan ternak sekaligus kelapa sawit. Karena dalam FGD tadi berkembangan pertanyaan, adakah lahan untuk ternak di Sulbar?. Maka solusinya adalah kebun kelapa sawit bisa menjadi lahan untuk pengembangan peternakan kita,” jelasnya.
Untuk mendukung itu, lanjut Safaruddin, maka harus ada regulasi yang mengatur, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub).
“Mengapa harus diatur, karena ada namanya lahan plasma dan ada lahan inti perkebunan sawit. Maka harus ada regulasi yang mengatur. Hal ini sebagai bentuk kesiapan kita sebagai daerah penyanggah ibukota negara. Kita sudah harus siap. Tapi tidak cukup hanya penyataan sekedar siap, tapi tidak melakukan. Maka harus ada action,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Kominfo Persandian Statistik Sulbar ini mengaku, saat ini hal yang harus dilakukan adalah fokus pada 3 Kabupaten terlebih dahulu. Jadi 3 Kabupaten yang dikenal memiliki lahan luas perkebunan sawit ini bisa menjadi lahan untuk ternak dan nantinya menjadi pensuplai hasil ternak sapi ke IKN.
“Jadi itu sebagai rekomendasi FGD tadi. Harus terintegrasi. Selama ini belum ada upaya yang dilakukan agar terintegrasi. Maka antara pemerintah, perusahaan sawit maupun para petani harus diperkuat dengan regulasi berupa Pergub atau Perda,” ungkapnya.
Safaruddin menambahkan, hasil dari FGD itu juga harus ditindaklanjuti oleh para OPD terkait seperti Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai leading sektor, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai OPD perencana pembangunan.
“Karena kita punya hasil pemetaan, dan Balitbangda ini hanya menggerakkan, bukan OPD teknis. Maka kita rekomendasikan. Kita susun rapi hasilnya dan direkomendasikan kepada OPD terkait. Karena perencanaan kita harus maksimalkan dan mengacu pada hasil FGD ini. Maka harus ada model dan sistem perencanaan yang terintegrasi dari ternak dan kelapa sawit ini,” kunci mantan Sekretaris DPRD Sulbar itu.
Sekadar diketahui, beberapa masukan dari peserta FGD juga disampaikan melalui kegiatan ini, seperti peserta dari BPTP Sulbar yang memberikan masukan tentang model integrasi yang ingin diterapkan. Mengenai teknologi pemanfaatannya, BPTP sendiri sudah banyak melakukan teknologi pemanfaatan di bidang pertanian, tinggal penerapannya saja.
Sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, memberi masukan perlu adanya kesamaan data antara yang ada di BPS dan OPD terkait, terutama dari Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan.
