SULBARONLINE.COM, Mamuju — Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Mamuju dan Mamuju Tengah (Mateng) melayangkan Mosi Tidak Percaya kepada Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor dan Korwil Ansor Sulawesi Barat.
Pernyataan Mosi Tidak Percaya itu disampaikan melalui Konferensi Pers, Minggu (11/12/22) di Warkop 11, Jl. Pattalundru, Mamuju.
Hadir langsung Ketua PC GP Ansor Mamuju, M. Nasir, Ketua PC GP Ansor Mateng, Hikmawan Idrus, serta sejumlah petinggi Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Mamuju dan Mateng.
“Hari ini kami menyampaikan klarifikasi terkait SK (Surat Keputusan) Karateketr yang terbit dari Pimpinan Pusat GP Ansor, serta pelaksanaan Konfercab ke II GP Ansor Mateng yang menurut kami sangat fatal dan jauh dari PDPRT (Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga) Ansor,” tegas Ketua PC GP Ansor Mateng, Hikmawan Idrus.
Menurutnya, langkah Ketua PW Ansor Sulbar dan Korwil Ansor Sulbar dengan mengusulkan SK Karateker dan pelaksanaan Konfercab di Mateng merupakan langkah yang melabrak PDPRT Ansor.
“Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di tingkat PW dan Korwil, mekanisme yang dilakukan sama sekali jauh dari PDPRT Ansor. Pertama, masa kepengurusan saya berakhir pada bulan Mei 2022, hanya lambat sekitar 4 bulan. Mestinya dikomunikasikan ke saya, kan bisa diberikan kebijaksanaan dengan diperpanjang SK, bukan malah menurunkan SK karateker,” katanya.
“Kemudian yang kedua, Konfercab ke II yang dilakukan dengan menetapkan Ketua terpilih yang tidak bersyarat itu kesalahan fatal. Ketua terpilih ini tidak ada jejak jenjang kaderisasi yang dilalui. Harusnya kan jelas jenjang kaderisasinya, mulai dari PKD atau Diklatsar sampai tingkat lanjutan,” jelas Hikmawan menambahkan.
Selain itu, kata Hikmawan, sesuai PDPRT, untuk menjadi Ketua GP Ansor Cabang, maka salah satu syarat utama paling tidak pernah menjadi pengurus Cabang dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) sekurang-kurangnya 3 tahun dan jenjang kaderasisi harus tingkat lanjutan.
“Tapi ini kan tidak diindahkan. Sehingga kelihatan sekali bahwa Ketua PW dan Korwil Ansor Sulbar itu memaksakan kehendak keterpilihan seseorang yang dianggap seolah-olah dipilih secara demokrasi padahal melabrak aturan organisasi yang ada,” ungkapnya.
Mestinya, tambah dia, PW dan Korwil Ansor Sulbar tidak langsung mengusulkan untuk mengkaratekerkan GP Ansor Mamuju dan Mateng.
“Harusnya kami diberi waktu melaksanakan konfercab. Jangan dikaratekerkan. Hasil Konbes PP GP Ansor itu tidak meminta secara diam-diam wilayah melakukan pengusulan karateker. Pasangkayu juga sudah bertahun-tahun lewat masa kepengurusannya, tapi tidak berani dikaratekerkan. Itu tindakan pendzoliman,” terangnya.
Sementara, Ketua PC GP Ansor Mamuju, M Nasir menegaskan, SK Karateker dan Konfercab GP Ansor Mamuju dianggap sebagai keputusan yang keliru.
“Kalau melihat SK karateker yang kemarin dikeluarkan Pimpinan Pusat atas usulan PW Sulbar itu menunjukkan bahwa ada indikasi konfercab terjadi dua kali dalam satu periode. Sebab akhir 2019 lalu kita sudah melaksanakan konfercab di pondok pesantren Ma’arif Kalonding,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa PC GP Ansor Mamuju sebelumnya yang dianggap tidak pernah melaksanakan Konfercab.
“Sejak pasca Konfercab di Kalonding 2019 lalu sampai hari ini kita tidak diberikan SK. Padahal di Konfercab itu tidak ada cacat proses. Karena yang hadir saat itu yaitu Ketua PWNU Sulbar, Korwil juga hadir, Pimpinan Pusat saat itu juga hadir. Ada 7 Pimpinan Anak Cabang yang hadir saat itu,” jelas Nasir.
Oleh karena itu, Nasir mengaku mendapat perlakukan dzolim dari Ketua Wilayah dan Korwil Ansor Sulbar.
“Kami anggap Korwil dan Ketua PW GP Ansor Sulbar sudah terlalu jauh mengebiri hak-hak kami sebagai kader dan melakukan kewenangan dengan menentang PDPRT organisasi. Kami didzolimi. Dan meskipun didzolimi kami akan tetap berkegiatan di Ansor,” sebutnya.
Olehnya, Nasir menduga ada indikasi kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah. Sehingga langkah yang akan dilakukan yaitu dengan kembali menyurat ke Pimpinan Pusat.
Sebelumnya, Nasir mengaku, berbagai upaya juga sudah dilakukan komunikasi. Namun, PW GP Ansor Sulbar tidak pernah sekalipun merespon persoalan tersebut.
“Itulah sebabnya kami lakukan konferensi pers hari ini. Setelah itu, kami menyurat ke PP. Karena sebagai kader, kita sangat sayang dan cinta pada GP Ansor. Kasihan kader-kader kita jika ini tidak segera diselesaikan,” tutupnya.
Laporan: Ari
