SULBARONLINE.COM, MAMUJU–Dalam rangka menuju pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mamuju, Anggota DPRD Mamuju Bakri Bestari, mengakui bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama di Badan Anggaran (Banggar).
Menurut Bakri Bestari, tujuan utama dilaksanakannya rapat yang diselenggarakan pada tanggal 02 Agustus 2019 lalu, dalam rangka mengevaluasi atau mengkroscek hasil realisasi penggunaan APBD pokok 2019 oleh pihak eksekutif.
“Makanya kemarin itu tanggal 02 agustus 2019, itu kita pembahasan realisasi fisik dan keuangan APBD Mamuju tahun 2019 APBD pokok, karena ini lah yang menjadi salah satu rujukan kita membahas APBD perubahan.Tentu sebelumnya melalui KUA, PPAS,” ucap Bakri di Kantornya, Senin, 05/08/19.
Selain itu ia juga menambahkan, bahwa pihaknya di lembaga legislatif sangat menginginkan agar pembahasan APBD-P 2019 Kabupaten Mamuju dipercepat, mengingat hal tersebut merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rakyat dan pembangunan daerah.
“Cuma sayangnya ini realisasi fisik, dan keuangan ini, untuk Kabupaten Mamuju ini baru 30 %, dan itu pun juga dirapat kemarin itu saya juga tidak setuju sebenarnya dengan caranya TAPD, karena mereka melaporkan itu hanya secara nganga, tidak ada data yang di sajikan ke kita, yang diberikan ke kita,” tambanya.
Lebih itu ia juga menjelaskan, tujuan utama dibutuhkannya data sebagaimana yang disampaikan oleh pihak TAPD secara tersirat itu, adalah untuk dijadikan sebagai dasar dalam mengkroscek realisasi anggaran 30 % itu.
“Karena berdasarkan hasil diskusi kita dengan teman-teman diluar, ini tidak adapi apa-apa yang terbangun di Mamuju, tidak adapi apa-apa yang berjalan. Menurut saya dibawahnya 30%. Dan 30% itu paling gaji, anggaran rutin. Belum ada pembangunan ini masih nol kalau menurut saya,”jelasnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, jika pihaknya melalui forum rapat Banggar telah menyampaikan, bahwa penyampaian yang diutarakan oleh TAPD itu, tidak dapat diterima dengan akal sehat, dikarenakan tidak adanya data yang disajikan sebagai dasar atau bukti atas realisasi APBD pokok tahun 2019.
“Sehingganya menurut saya, menuju ke APBD Perubahan ini, catatan kritis bagi pemerintah Kabupaten Mamuju, bahwa mereka juga sebenarnya tidak siap menjalankan APBD, pokok saja ini tidak siap untuk menjalankan,” katanya.
Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa itu juga membeberkan, bahwa salah satu contoh mendasar minimnya realisasi APBD adalah kondisi di sekertariat dewan, yang sejak dihari hari jadi bumi Manakarra telah menjadi bahan kritikanya pada Pemerintah Daerah (Pemda).
“Saya bilang, ada Lima Miliar pengadaan mobiler, na ini sudah hampir habis triwulan ke Tiga, pertengahan Triwulan ke Tiga ini pengadaan mobiler Lima Miliar itu untuk kantor DPRD baru, toh kita masih berkantor di DPR lama. Coba pikir itu lari kemana semua itu apa-apa tidak di kerja kan. Artinya.untuk pengadaan langsung saja tidak bisa dibelanjakan, apalagi yang kalau dipihak ke Tigakan,” bebernya.
Lebih lanjut ia menuturkan, jika pihak eksekutif sebenarnya tidak ingin menyajikan data penggunaan atau realisasi serapan APBD Pokok tahun 2019, karena didasari oleh sebuah kekhawatiran hal tersebut menjadi bahan konsumsi publik.
“Rendah sebenarnya serapan APBD, makanya mereka tidak mau sajikan karena pemerintah takut kalau disajikan, ini akan dikomsumsi publik, dan ini bisa menjadi catatan kritis. Pelaksanaan APBD tahun 2019 ini bagi saya nol,” tutupnya.(FM/Msd)
