SULBARONLINE.COM, Mamuju — Rapat Asistensi dan Verifikasi Rencana Akhir Renja (Rencana Kerja) dan Program Prioritas OPD Lingkup Pemprov Sulbar tahun 2022 berlangsung di Kantor Bappeda Sulbar, Selasa (15/6/2021).
Rapat dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra M. Natsir dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junda Maulana.
Dalam rapat disimpulkan bahwa indikator kinerja utama Provinsi Sulbar masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sehubungan dengan hal tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris meminta kepada semua OPD terkait yang bergerak di sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa, infrastruktur dan rumah sakit untuk lebih ekstra lagi dalam bekerja.
“Mohon agar menjadi perhatian kepada teman-teman yang menyusun program di masing-masing OPD terkait. Semoga kalau dana PEN ini turun bisa mendongkrak sedikit pembangunan ke arah pencapaian di indikator kinerja utama kita. Intinya kita konsisten pada apa yang memang harus diwujudkan,” tegas Idris.
Idris menekankan, disiplin dalam perencanaan itu sangat membantu sebab jika gagal berarti merencanakan kegagalan. Untuk itu, khusus untuk pembentukan kualitas Sulbar yang saat ini masih dipermasalahkan agar dijadikan sebagai sampel, seperti kondisi jalan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Bagaimana mengasistensi sebuah rencana besar ke dalam target, apalagi kita di tunggakan terakhir periode ini, jangan sampai pencapaian atau kegagalan itu kita tidak bisa memberikan justifikasi,” ucap Idris.
Mengenai asistensi, Idris mengatakan, hal tersebut diadakan untuk menyelaraskan atau mengakomodasikan berbagai prioritas yang ada untuk dibahas bersama, sebab yang penting dalam pembahasan ini adalah untuk menentukan kebijakannya, mempertajam pencapaian IKU agar semuanya bisa on the track kembali pada RPJMDnya.
“Saya berharap adanya asistensi ini OPD yang bekerja tidak merasa terganggu, karena ini adalah untuk menyamakan persepsi, yang inti poinnya ada pada konekting dan payung perencanaan besar serta alat untuk bisa bertahan bersama dengan diskusi politik,” kata Idris.
Senada dengan Sekprov Sulbar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, M. Natsir juga mengatakan, dengan asistensi akan menyatukan pemahaman, misalnya pembangunan pemutakhiran data, serta mempertegas yang menjadi 65 program prioritas utama gubernur di periode 2017-2022.
“Harapan kita ada pada pemutakhiran data, sehingga semua program perencanaan kita bisa tersistematis dengan baik dan tidak ada lagi proses perencanaan penganggaran yang tidak berbasis pada data, yang akhirnya akan menginput anggaran yang lebih besar daripada sasaran,” ujar Natsir.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junda Maulana mengingatkan OPD untuk tidak berbangga pada indikator kinerja utama yang diraih berada pada kisaran angka yang cukup.
“Dengan capaian yang telah diraih lantas membuat kita berpangku tangan atau bangga, sehingga tidak ingin membuat perubahan lagi untuk bisa meningkatkan kinerja kedepannya atau tidak ada lagi upaya yang dilakukan pada 2022 untuk naik di 2023. Jangan sampai kita puas dengan angka sekarang, itu yang kita takutkan,” imbaunya.
Turut hadir dalam rapat asistensi, Kepala Dinas PUPR Muh. Aksan, Kepala Dinas Kesehatan Asran Masdy, Direktur Rumah Sakit Regional Sulbar, Indah Nursyamsi.
