Selamat! Pemkab Mateng Raih WTP 6 Kali Berturut-turut

SULBARONLINE.COM, Mateng — Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keungan (BKP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Opni WTP ini diraih Pemkab Mateng yang keenam kalinya secara berturut-turut di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah, H. M. Aras Tammauni dan Muh. Amin Jasa. Ini merupakan target tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sertifikat WTP ini diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Hery Ridwan melalui zoom meeting kepada Sekertaris Daerah Mamuju Tengah, Askary Anwar, didampingi Ketua DPRD Mamuju Tengah, Arsal Aras, Kepala BPKAD Mamuju Tengah, Mansyur, berpusat di Hotel Mercure, Makassar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mateng, Askary Anwar, mengaku predikat yang diterima ini merupakan kerja keras semua pihak dijajaran Pemkab Mamuju Tengah.

Sehingga, dia berharap dengan perolehan enam kali WTP ini, maka kedepan penyajian laporan keuangan daerah mesti lebih berkualitas lagi.

“Makanya saya sampaikan terima kasih, dan Alhamdulillah perolehan ini merupakan keberhasilan Pemkab Mamuju Tengah, atas kemauan dan keseriusan jajaran Pemkab Mamuju Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas,” kata Askary.

Sementara, Ketua DPRD Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemkab Mateng yang terus mempertahankan opini WTP selama 6 tahun.

“Ini perlu diberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Mamuju Tengah, karena tentu prinsipnya lebih berat mempertahankan daripada merebut,” ucapnya.

Terlepas dari hal itu, Arsal Aras tetap mengingatkan jajaran Pemkab Mateng untuk terus meningkatkan perhatian terhadap aturan-aturan dan regulasi yang ada dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Kiranya aturan-aturan itu, setiap tahunnya di update sehingga penguatan sumber daya manusia di lingkup Pemkab Mamuju Tengah mengalami peningkatan yang signifikan. Sebab dalam menjalankan pemerintahan itu, tentu rambu rambu dan regulasi harus menjadi perhatian,” tutup Ketua DPC Partai Demokrat Mateng itu.