SULBARONLINE.COM, Mamuju — Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Mamuju, Kamis (25/2/21).
Pengunjuk rasa ini secara bergantian menyampaikan orasi di depan gedung ‘Wakil Rakyat’ itu. Tak lama kemudian, mereka diterima oleh Ketua dan Wakil Ketua serta sejumlah anggota DPRD Mamuju di tenda atau kantor sementara.
Massa ini menuntut DPRD Mamuju karena dinilai lamban merespon harapan warga agar sejumlah bangunan yang berpotensi rubuh akibat gempa bumi untuk segera dieksekusi. Salah satunya adalah bangunan walet di dalam Kota Mamuju.
“Hari ini kami bergerak atas permintaan warga yang menyurat ke DPRD Mamuju, namun belum ada respon, sehingga warga ini menyampaikan kepada kami di HMI. Sehingga, kami dari HMI Komisariat Unika Mamuju bertemu dengan DPRD mempertayakan hal ini. Dan kami meminta untuk hearing dengan menghadirkan Dinas PUPR dan pemilik bangunan,” kata koordinator lapangan, Aco Riswan kepada wartawan.
Secara khusus, menurut Riswan, salah satu bangunan walet yang dipersoalkan masyarakat, itu terletak di Jl. Andi DAI Mamuju.
“Kalau dari masyarakat spesifik terhadap bangunan walet yang terletak di Jl. Andi DAI Mamuju. Bangunan tersebut sudah dalam kondisi miring, kemudian patah dan berpotensi rubuh. Pemilik bangunan walet ini cenderung tidak mau merobohkan bangunannya, justru hanya ingin diperbaiki. Tapi warga tidak terima. Ada 3 rumah warga yang sangat terancam,” jelasnya.
Olehnya, pendemo sempat mendesak agar DPRD dan PUPR melakukan peninjauan ke lokasi bangunan walet tersbut.
“Jadi tadi kita semua sudah langsung meninjau lapangan. DPRD sudah melihat sendiri,” ungkapnya.
Secara umum, tambah Riswan, pengunjuk rasa menyorot ke seluruh bangunan yang ada di Mamuju yang berpotensi rubuh dan mengancam warga di sekitarnya. Termasuk Hotel dan Mall.
“Harusnya semua bangunan yang membahayakan ini segera dirubuhkan. Namun alasan pihak PU, katanya tidak ada ahli yang saat ini dapat menilai apakah bangunan-bangunan yang dimaksud memang harus dirubuhkan atau tidak,” katanya.
Olehnya, lanjut Riswan, setelah ada desakan maka pihak DPRD Mamuju telah mengeluarkan rekomendasi agar dalam jangka waktu satu minggu sudah harus ada tim ahli yang turun untuk menilai bangunan-bangunan tersebut layak atau tidak.
“Dan jika dalam satu minggu tidak ada realisasi maka kami akan kembali melakukan demo, karena kami anggap tidak merespon tuntutan masyarakat,” pungkas Aco Riswan.
