SULBARONLINE.COM, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan ke III tahun 2019-2020, Senin (30/3/2020).
Agenda rapat paripurna ini dibuka secara resmi oleh ketua DPR RI, Puan Maharani. Namun, ada yang berbeda dari rapat paripurna biasanya.
Betapa tidak, rapat yang berlangsung di gedung ‘kura-kura’, Senayan Jakarta itu hanya dihadiri secara fisik oleh 3 pimpinan DPR, 1 orang pimpinan fraksi, 1 orang pimpinan komisi.
Sedangkan untuk anggota lainnya mengikuti rapat menggunakan mekanisme rapat secara virtual. Itupun juga terbatas dan dibagi secara proporsional ke masing-masing fraksi.
Fraksi PDI Perjuangan 67 orang, Golkar 44 orang, Gerindra 41 orang, Nasdem 31 orang, PKB 30 orang, Demokrat 28 orang, PKS 26 orang, PAN 23 orang dan PPP 10 orang.
Rapat paripurna pembukaan masa persidangan ke III ini juga diikuti oleh legislator muda asal Sulawesi Barat dari fraksi PDI Perjuangan, H.Arwan M Aras Tammauni melalui mekanisme virtual atau menggunakan fasilitas teleconference.
Dari kantornya di Mamuju, Arwan mengaku, rapat dengan model seperti ini juga sebagai upaya dan cara yang tepat dalam memenuhi tata tertib rapat, yaitu separuh lebih dari anggota untuk memenuhi kuorum rapat, sekaligus sebagai bentuk kepatuhan pada protokoler pencegahan pandemi Covid 19 dengan physical distancing.
“Sebagai Anggota DPR, tentu tetap harus menjalankan tanggung jawab kenegaraan kita, terkhusus dalam situasi darurat seperti ini. Seluruh energi kita sebaiknya kita arahkan untuk membantu mengatasi bencana wabah corona ini. Dan meskipun dikepung wabah virus ini, kita harus tetap bekerja melakukan fungsi DPR dalam pengawasan, budgeting dan legislasi terutama disaat darurat wabah covid 19 sekarang ini,” kata Arwan Aras.
Menurutnya, dalam rapat paripurna yang dilaksanakan terlihat jelas semangat kegotong royongan yang ditunjukkan oleh semua fraksi DPR dalam menghadapi penanganan wabah Covid 19 ini.
“Kita semua berkomitmen kuat dan akan memberikan supporting kepada pemerintah dalam mengatasi dampak wabah korona. Solidaritas Nasional terlihat begitu kuat yang tergambar dari berbagai tanggapan fraksi. Semua fraksi berkeinginan melakukan desain ulang atau realokasi anggaran APBN untuk disesuaikan dengan kebutuhan penanganan wabah korona utamanya di sektor fasilitas kesehatan dan dampak sosial ekonomi yang akan terjadi di masyarakat,” jelas Arwan.
