SULBARONLINE.COM, Mamuju – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Mamuju, Hj. Sahari Bulan sangat optimis Mamuju ditetapkan sebagai kota layak anak.
“Insya Allah mulai April tahun ini untuk menuju Kota layak anak, Mamuju sudah siap,” tegas Sahari Bulan kepada SULBARONLINE.COM, Sabtu (14/3/2020).
Menurutnya, sejak dicanangkan oleh Menteri PPPA beberapa tahun lalu, pihaknya langsung bergerak cepat menyiapkan berbagai hal, utamanya syarat untuk mendapatkan predikat Kota layak anak.
“Yang canangkan juga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI secara langsung saat berkunjung ke Mamuju. Sehingga kita siapkan. Saat itu hanya ada 6 sekolah yang ramah anak yang dicanangkan oleh Ibu Menteri. Menyusl kita masukkan beberapa sekolah hingga 15,” katanya.
Sahari Bulan menjelaskan, beragam kriteria untuk memeroleh penghargaan sebagai daerah kota layak anak. Seperti harus ada sekolah ramah anak.
Dia mengaku, saat ini telah terpenuhi, sebab sudah ada 15 sekolah ramah anak di Mamuju, Bahkan, tahun 2019 kemarin MTsN Binanga Mamuju telah ditetapkan sebagai juara sekolah ramah anak.
“Sekarang itu menuju Kota layak anak, disamping sekolah ramah anak, kita juga siapkan puskesmas ramah anak, taman ramah anak. Taman ramah anak kita siapkan Taman Karema, dan syaratnya harus ada lima permainan anak. ALhamdulillah kita sudah siapkan,” jelasnya.
Selain itu, kata Sahari Bulan, harus ada Desa yang ditetapkan sebagai Desa ramah anak.
“Dan kita sudah tunjuk Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku. Di sana pilot projetnya. Syaratnya Desa itu harus ramah anak,” sebutnya.
Di samping kriteria pendukung, Sahari Bulan menyebutkan ada 5 klaster yang untuk mendukung kota layak anak, masing-masing.
Pertama, hak sipil dan kebebasan, yakni hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat sesuai dengan keyakinan masing-masing
Kedua, keluarga dan pengasuhan alternatif, yakni ketahanan keluarga di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orang tua atau wali.
Ketiga, Kesehatan dan kesejahteraan sosial, yakni anak-anak terlantar dan yang memerlukan perlindungan khusus.
Keempat, pendidikan, waktu luang dan budaya.
Kelima, Perlindungan khusus, terutama bagi anak-anak berkebtuuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana dan sebagainya.
“Nah, dari lima klaster ini ada 24 indikator yang harus dipenuhi. Dan Insya Allah kita akan penuhi semua. Yang jelas saya optimis kita akan dapat mewujudkan Mamuju sebagai kota layak anak. Saat ini Ranperda yang mendukung itu juga sementara digodok,” jelasnya.
Mantan kepala BKPP Mamuju ini pun berharap agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dapat berkolaborasi dan bersinerji drngan baik mendukung Mamuju sebagai kota layak anak.
“Semua OPD terkait akan bersinerji dan berkolaborasi secara bersama-sama, karena ini akan menjadi tugas lintas OPD juga. Menuju Kota layan anak itu harus dikeroyok bersama-bersama,” kunci Sahari Bulan.
