SULBARONLINE.COM, MAMUJU—Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Provinsi Sulawesi Barat, menggelar dialog publik di Mamuju, Kamis (27/2).
Dipandu Ashari Rauf selaku moderator, Dialog ini menghadirkan langsung narasumber, diantaranya
Komisioner KPU Mamuju Ahmad Amran Nur, Komisioner KPU Sulbar, Divisi Hukum dan Parmas Farhan, Direktorat Binmas Polda Sulbar AKBP Andarias, serta pihak Bawaslu Sulbar Wardin.
Dir Binmas Polda Sulbar, AKBP Andarias mengatakan, Peran Polri dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2020, tentunya untuk menjamin dan memberikan rasa aman dalam pelaksanaan, mulai dari tahapan hingga pemungutan suara nantinya.
Ia membenarkan, pihak kepolisian juga telah mengevaluasi pelaksanaan Pilkada selama ini dan menjalang pilkada serentak tahun 2020, dimata kepolisian belum ada hal-hal yang merisaukan, meski terus dipantau dengan maksimal, dengan cara berkoordinasi dengan penyelenggara dan lembaga lainnya.
“ini juga merupakan prioritas yang diberikan kapolri, untuk mengsukseskan dan mengamankan pilkada dengan langkah-langkah yang startegis, peran serta komponen masyarakat kita harapkan untuk kerjasama polri tidak bisa sendiri kalau tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri, sehingga kita bisa mengeliminir hal-hal yang bisa merusak, seperti money politik hingga potensi konflik antar pendukung,”terangnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Sulbar, Farhanuddin menjelaskan, pilkada serentak di Sulbar yang digelar di empat kabupaten, tentu hal yang urgen diperhatikan adalah penyelenggara pemilunya sendiri dalam upaya membangun kepercayaan publik.
“Terkait dengan upaya itu kami selalu berusaha terbuka dan transparan melalui sistem informasi yang kami punya yang bisa diakses oleh publik yang terbuka dan transparan. Dengan perangkat sistem teknologi seperti itu kita mau mewujudkan integritas pemilu yang terbuka dan transparan demi menumbuhkan kepercayaan kepada penyelenggaraan,”pungkasnya.
Sementara itu, Ahmad Amran Nur yang menanggapi terkait Indeks Kerawanan Pemilu di Mamuju yang dirilis Bawaslu, dinilainya ada faktor dari Pilkada sebelumnya. Seperti kejadian di Bonehau, kemudian ada beberapa TPS.
“Tetapi kalau saja jangan melihat pada wilayah jangan bertanya apa indikatornya tetapi kemudian mari kita menjawab tantangan itu. Sehingga Apa yg diragukan setelah pelaksanaan hari H itu tidak ada, dan jangan juga pelaksanaan pilkada diserahkan kepada KPU dan Bawaslu, kalau masyarakat tidak berpartisipasi, wajar indeks kerawanan itu ada, sebab itu ada karena ada penyebab, kita minimalisir sedini mungkin sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi,”tutupnya.(red)
