SULBARONLINE.COM, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar telah menindaklanjuti kerjasama atau Memorandum Of Understanding (MoU) terkait program Magister Otonomi Daerah (OTDA) pasca sarjana (Unhas) Makassar.
Terbukti, sebanyak 9 orang pegawai Pemprov Sulbar, terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Badan Kesbangpol, Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mengikuti program S2 OTDA ini. Mereka mengikuti pendidikan S2 ini dengan waktu yang relatif singkat antara 18 bulan hingga 22 bulan.
“Ini sebagai tindak lanjut MoU antara Pemprov Sulbar dan Universitas Hasanuddin Makassar untuk Tahun 2019, setelah dibuka program S2 Otonomi Daerah maka Pemprov memberi tugas belajar kepada pegawai Pemda untuk mengikuti program baru tersebut,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Dr. Muhammad Idris kepada SULBARONLINE.COM, Sabtu (22/02/2020).
Menurut Idris, program S2 OTDA ini merupakan pertama di Indonesia yang basisnya multi disiplin. Program Studi yang terkait antara lain; Perencanaan Wilayah, Ekonomi, Pemerintahan, Manajemen dan Perencanaan.
Menariknya, Dr. Muhammad Idris DP menjadi salah satu pengajar atau dosen pada program Magister Otonomi Daerah pasca sarjana Universitas Hasanuddin Makassar ini bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah.
“Kebetulan saya dapat kepercayaan sebagai tenaga pengajar untuk program ini di Unhas. Saya mengasuh mata kuliah Kepemimpinan Stratejik bersama Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah,” sebut Idris.
Dia mengaku, Unhas menetapkan dirinya sebagai pengajar pada program ini diyakini bukan tanpa alasan. Selain karena basic dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya juga karena menjadi bagian dari perintis program tersebut di Kemendagri dan Dikti.
“Kepercayaan program sekolah Pasca Sarjana Unhas ini untuk menetapkan saya sebagai salah seorang Dosen tetap untuk Prodi OTDA tersebut, selain karena berkaitan dengan basis pengetahuan saya, juga mungkin jadi pertimbangan karena saya menjadi salah seorang yang merintis terbentuknya prodi Otda tersebut melaui Dikti dan Kemendagri, waktu itu saya masih di Jakarta sebagai Deputi Diklat di Lembaga Administrasi Negara LAN RI,” jelasnya.
Idris berharap, melalui program tersebut semakin memperkuat basis tata kelola otonomi daerah di Provinsi Sulawesi Barat setelah mereka menuntaskan program pendidikannya.
“Kita berharap Sulbar dapat memperkuat tata kelola otonomi daerah setelah para master tersebut selesai. Saya berharap pegawai lain di Provinsi dapat mengikuti program ini, terutama dengan ASN dari 6 kabupaten ikut program S2 multi disiplin ini,” harap Idris yang juga Ketua Ikatan Alumni Unhas di Provinsi Sulbar ini.
