Oleh : Dr. Wahyu Maulid Adha (Ekonom/ Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fak. Ekonomi Unsulbar)
OPINI — Anggaran subsidi energi yang sudah digelontorkan pemerintah pada tahun ini sebesar Rp 502,4 triliun adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi kekuatiran bersama dikarenakan subsidi terus menggerus kas negara seiring melonjaknya harga minyak dunia.
Membengkaknya anggaran subsidi BBM seperti yang diketahui dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang sekarang menembus US$ 100 per barel, sementara Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan di APBN sebesar US$ 63 per barel. Selisih yang kemudian harus dibayarkan pemerintah melalui APBN untuk subsidi dan kompensasi.
Bahkan Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyarankan kepada pemerintah untuk mulai berani menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai saat ini. Ini karena menurutnya subsidi BBM tidak baik bagi perekonomian negara.
Faisal berpendapat, subsidi BBM dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan ini menurut dia memang sulit, namun bukan mustahil.
Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan,” kata dia dikutip dari tulisan “Kebijakan Subsidi BBM: Menegakkan Disiplin Anggaran” dalam situs pribadinya, Senin, 29 Agustus 2022.
Efek domino pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi dari dampak yang ditimbulkan beberapa ahli perbankan memberikan pridiksi jika harga BBM bersubsidi dinaikkan saat ini akan mengakibatkan inflasi bisa meroket berkisar 6%-7% di akhir tahun 2022.
Dikutip dari sebuah artikel perhitungan Bank Mandiri menunjukkan bahwa jika harga Pertalite dinaikkan dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, maka inflasi sebesar akan naik sebesar 0,83 persentase poin (ppt) dan berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi sebesar -0,17 ppt. Apalagi jika harga Solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.500 per liter, maka kontribusi kenaikan inflasinya sekitar 0,33 ppt dan berpotensi menurunkan pertumbuhan sebesar -0,07 ppt.
Dikutip dari berbagai media dalam Upaya mencegah terjadinya inflasi nantinya pemerintah sudah mensiasati dengan diprogramkannya BLT sebesar Rp 12,4 triliun dana kepada masyarakat miskin untuk peningkatan konsumsi, Pemerintah juga menyediakan skema bantuan lain selain BLT yakni bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Besarannya, Rp 600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.
Pemerintah juga akan memberikan bantuan melalui pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp 2,17 T. Bantuan ini dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial.
