SULBARONLINE.COM, Mamuju — Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulbar menerima aduan dan konsultasi dari Aliansi Guru Tidak Tetap (GTT) Sulawesi Barat, Rabu (6/3/24).
Puluhan guru ini diterima oleh anggota DPRD Provinsi Sulbar, Hatta Kainang yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar.
Seperti yang dilansir dari globalsulbat, Rapat Konsultasi tersebut membahas terkait nasib GTT kedepan.
Rapat ini dibuka oleh salah satu perwakilan dari Aliansi GTT Sulbar, Lalu Tuhiryadi.
Melalui rapat itu, Lalu Tuhiryadi menyampaikan informasi terkait kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahun 2024 yang hanya berjumlah 30.
“Rekan-rekan GTT mendapat info bahwa kuota PPPK khusus guru yang hanya 30 tahun ini, sedangkan jumlah yang terdata di tahun 2023 sekitar 400, selebihnya akan dikemanakan,” tegasnya
Menurut Lalu, banyak dari mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi sebagai GTT namun tanpa jaminan masa depan yang jelas.
Karena itu, pihaknya menuntut agar Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan perhatian serius terhadap nasib mereka, termasuk memberikan jaminan dan kepastian status kepegawaian serta peningkatan kesejahteraan yang sesuai dengan peran dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan.
Mereka mempertanyakan rencana hasil rakor formasi pengusulan PPPK tahun ini, dimana kuota Guru hanya 30.
Dia juga meminta ada penambahan kuota agar sisa GTT yang ada bisa terakomodir dalam penerimaan PPPK Guru tahun 2024 ini.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Hatta Kainang meminta kepada perwakilan GTT untuk menyurat secara resmi ke DPRD, Pj Gubernur Sulbar, BKD dan Disdikbud agar diadakan audiens dan dibahas secara lebih jelas.
