SULBARONLINE.COM, Makassar — Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut kreatifitas dan inovasi dalam membangun dan menerapkan manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif.
Keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah berupa kualitas dan kuantitas sumberdaya, baik anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana, tidak sepatutnya menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Hal itu dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang bekerjasama melalui pendekatan saling melengkapi dan mendapatkan solusi yang dihadapi.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar menggelar Rapat Koordinasi dan Inventarisasi kerja sama daerah dalam mendukung pengendalian inflasi dan Pembangunan Ibu kota Nusantara, Jumat 1 Desember 2023.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Remcy Jl. Boulevard Blok F No. 9 Makassar tersebut dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris, beberapa kepala OPD Pemprov Sulbar, perwakilan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim), juga hadir Pemprov Gorontalo secara virtual.
Salah satu agenda rapat yakni penyusunan draft kesepakatan bersama.
Melalui rapat tersebut diharapkan terwujudnya kerja sama daerah antara Pemprov Sulbar dengan Pemprov Sulsel, Kaltim dan Gorontalo dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, rapat itu merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan keterikatan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyelaraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah, serta meningkatkan pengetahuan teknologi dan kapasitas fiskal.
“Melalui rapat hari ini dapat menginventarisir segala persoalan pembangunan dan merumuskan kebijakan yang menjadi jawaban terhadap masalah yang dihadapi dan dapat segera diwujudkan melalui kerja sama daerah, yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah, penyediaan pelayanan umum, dan peningkatan investasi dan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Idris.
Menurutnya, kerja sama daerah dipandang dapat mendorong percepatan terwujudnya visi misi kepala daerah karena pendekatan itu menitikberatkan pada aspek sinergi, efisien dan efektifitas.
“Olehnya itu, kita harapkan kerja sama ini segera dapat diwujudkan berdasarkan ruang lingkup yang disepakati, sehingga mulai hari ini kita dapat menentukan langkah-langkah startegis memetakan potensi sumberdaya, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
