SULBARONLINE.COM, Mamuju – Massa Organisasi Kemahasiswaan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), mendatangi kantor DPRD Sulbar, Senin (8/5/23). Puluhan demonstran itu diterima Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar Taufiq Agus.
Ampera menilai Pj Gubernur Sulbar memutuskan kebijakan tanpa pertimbangan pihak legislatif. “Kami meminta Pj Gubernur bertanggungjawab karena telah bertindak sendiri,” sebut Koordinator lapangan Aksi (Korlap).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Taufiq Agus mengemukakan tuntutan demonstran ini memiliki alas an positif. Namun dirinya menjelaskan, pihak legislative saat ini tengah fokus membenahi birokrasi Pemerintah.
“Apa yang disuarakan adik-adik mahasiswa dari ampera sangat positif dan cukup beralasan. Namun ada pemahaman yang perlu disepakati bahwa saat ini kami di DPRD Sulawesi sedang membenahi Reformasi birokrasi,” jelas Taufiq Agus.
Meski demikian, Tauqfiq menambahkan, terakit latar belakang dan pendidikan yang dialamatkan ke Pejabat Pemprov yang tidak sesuai bidangnya bukan juga hal yang menjadi dasar untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
“Yang paling penting adalah pejabat yang dibawahinya, sebab disitulah inti dan tehnis pekerjaan.” Singkatnya.
Untuk diketahui pertemuan dengan puluhan mahasiswa tersebut, turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, pejabat eselon III, pelaksana tugas harian (Plh) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulbar.
