SULBARONLINE.COM, Mamuju — Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Provinsi Sulawesi Barat menanggapi kritikan dan sorotan dari lembaga Himpunan Mahasiswa Manakarra (HMM) terkait proses pelaksanaan rekrutmen Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat.
Seperti diketahui, sebelumnya, Ketua HMM, Lukman meminta Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KPU Sulawesi Barat untuk selektif dalam mempertimbangkan calon anggota KPU Sulbar yang pernah melanggar kode etik.
Dia menegaskan calon anggota KPU Sulbar yang sudah menjalani sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) patut menjadi pertimbangan.
Ketua Frampera Sulbar, Harlintong menegaskan kritikan dari HMM memang merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja.
“Sikap kritis tersebut kami anggap wajar-wajar saja, selaku warga masyarakat Indonesia dan Sulbar pada khususnya. Akan tetapi kami dari Frampera Sulbar masih menilai bahwa timsel KPU Sulbar pasti memiliki alasan dan pertimbangan yang lebih ilmiah serta mengedepankan prinsip-prinsip idealisme mereka dalam melahirkan calon anggota KPU yang bermartabat,” tegas Harlintong.
Menurutnya, terkait sidang kode etik yang pernah dialamatkan kepada dua nama yang disebutkan dalam pernyataan mereka, kejadianya tidak di KPU Provinsi Sulawesi Barat, tetapi terjadi di KPU Kabupaten.
Apalagi, kata Harlintong, pada proses pelaksanaan kode etik yang mereka alami tidaklah merugikan proses pelaksanaan pemilu sebelumnya.
“Dan hal tersebut dapat disaksikan secara bersama-sama bahwa mereka justru berhasil menyukseskan pelaksnaan pemilu selama mereka menjadi anggota KPU Kabupaten dengan baik tanpa melahirkan konflik yang begitu parah,” katanya.
Karena itu, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Manakarra ini meminta kepada Timsel KPU Sulbar agar tetap bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan perannya dengan baik dan bekerja tanpa tekanan dari pihak manapun.
“Melalui kesempatan ini saya minta kepada Timsel KPU Sulbar untuk tetap konsisten atas pendirianya dalam melaksanakan seleksi KPU Sulbat sebagai mana kehendak regulasi yang telah diamanahkan kepada mereka, sehingga proses pekerjaan mereka berjalan baik tanpa merasa terganggu dengan intervensi yang bernuansa politis dari sekelompok orang,” harapnya.
