SULBARONLINE.COM, Mamuju — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Marigun Rasyid menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, Kamis (2/2/23).
Kegiatan yang berlangsung di Graha Sandeq Pemprov Sulbar itu dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris, Kepala Bappeda Sulbar, Dr. Junda Maulana, perwkailan Polda Sulbar, perwakilan Danrem 142 Tatag, perwakilan Kejati Sulbar, perwakilan BPK Sulbar, para Kepala OPD Pemprov Sulbar, perwakila Bupati se Sulbar dan peserta lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Dr. Marigun Rasyid berharap melalui Rancangan Awal RKPD 2024, hendaknya Pemprov menetapkan program-program prioritas yang dinilai relevan dengan kondisi Sulbar saat ini.
Misalnya, kata Politisi Partai Golkar itu, terkait peningkatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan Sumber Daya Manusia dan pengembangan ekonomi.
“Infrastruktur dasar masih sangat prioritas, kemudian sumber daya manusia, baik sumber daya aparatur maupun sumber daya masyarakat kita. Termasuk juga mendorong Pemprov untuk serius dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi,” sebut Marigun.
Selain itu, tambah dia, hal paling mendasar yang juga harus diperhatikan oleh Pemprov adalah kondisi angka stunting yang sangat tinggi dan tingkat kemiskinan yang kian bertambah.
“Harus ada solusi bersama. Dan itu harus diseriusi melakui kerja-kerja kolektif dan kolaborasi antara seluruh stakeholder di Sulbar,” harap Legislator asal Daerah Pemilihan Kabupaten Pasangkayu itu.
Sementara dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, Pemprov Sulbar telah menyelesaikan penyusunan tahapan rencana pembangunan untuk tahun 2024.
Dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut Pemprov mengacu pada capaian yang ada di 2023 dengan melihat permasalahan dan kendala yang dihadapi, termasuk arahan Presiden RI, Joko Widodo.
“Saya sudah sampaikan beberapa catatan sesuai arahan Presiden seperti persolan stunting, kemiskinan ekstrem, kemudian kemudahan berinvestasi, branding per Kabupaten,” kata Akmal Malik.
Ia meminta, beberapa arahan tersebut menjadi fokus pemerintah apalagi di tengah kondisi politik dan ekonomi.
“Jadi tahun politik ini jangan terlalu banyak kegiatan politik, perbanyak kegiatan ekonomi agar kita bisa menyelesaikan persoalan pasca pandemi yang kemarin melanda,” kata Dirjen Otda Kemendagri itu.
Akmal telah meminta stakeholder terkait agar melibatkan pengusaha, akademisi, dan seluruh Kabupaten sehingga bisa mewarnai rencana kerja kedepan.
