SULBARONLINE.COM, Mamuju – Relawan Demokrasi Pemilu Kecamatan Mamuju terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Selama sebulan lebih mereka bekerja, rupanya perpanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini pun telah menemukam sejumlah persoalan di lapangan.
Kepada wartawan, Kamis (21/2/19), Koordinator Relawan Demokrasi Pemilu Kecamatan Mamuju, Darmawi, menyebutkan sejumlah persoalan yang mereka temui.
Pertama, kata dia, tim Relawan ini menemukan banyak warga dari luar wilayah Sulawesi Barat yang berdomisili di Mamuju, dan berencana menyalurkan hak pilihnya di Mamuju.
“Banyak kita dapati orang-orang yang pindah memilih, misalnya dari Jakarta yang bekerja di Sulbar, ada juga seorang istri ikut suami yang bekerja di sini. Nah, itu kita fasilitasi dan catat, tetapi nanti mereka hanya bisa memilih Capres-Cawapres saja,” kata Darmawi.
“Ada juga dari luar daerah Mamuju, seperti Polman, Majene, dan daerah lainnya di Sulbar. Mereka sudah berdomisili di Mamuju, tapi KTP nya masih berada di Kabupaten lain. Mereka mau memilih di Mamuju ini. Ini juga bisa, tetapi hanya bisa memilih Calon DPR RI, DPD RI dan Capres-Cawapres,” sambungnya. .
Hal itu, menurut Darmawi diperoleh saat Relawan Demokrasi Pemilu Kecamatan Mamuju membuka stand layanan di Maleo Town Square (Matos) selama seminggu.
“Jadi ini kami dapatkan lumayan banyak. Kami membuka stand, dan setiap hari selama seminggu itu sekitar 20 hingga 30 orang yang datang,” ucapnya.
Masalah lain, tambah Darmawi, masih terdapat warga yang kebingungan melihat specimen surat suara. Utamanya, warga lanjut usia 50 Tahun ke atas.
“Itu kami temukan pada saat kami sosialisasi, memang masih banyak masyarakat yang kebingungan melihat surat suara karena banyak kolom-kolom, terutama kalangan lansia. Karena ada yang sudah buta, kondisi fisiknya kurang baik, kemudian di Mamuju ada juga warga yang usia 50 ke atas yang tidak bisa baca tulis,” sebutnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menemukan ada potensi warga memilih bukan karena faktor kelayakan dan kualitas calon legislatif. Namun, karena faktor materi.
“Mereka langsung mengaku bahwa akan memilih siapa yang ada duitnya, bukan karena kapasitas calonnya. Berarti akan berpotensi terjadinya money politik. Nah, kami memberikan saran dan pendidikan politik, agar jangan menerima politik uang, karena itu melanggar hukum. Makanya, kami dari Relawan Demokrasi akan berupaya semaksimal mungkin mengajak masyarakat agar tidak terlibat dalam money politik ini,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Darmawi, relawan demokrasi menemukan masih ada warga yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Sehingga kami mengarahkan agar mereka masuk dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus). Jadi bisa memilih asal melaporkan ke Panitia Pemungutan Suara dimana mereka tinggal. Misalnya, kalau tinggal di Kelurahan Mamunyu, bisa mendatangi PPS dan akan jadi pemilih khusus,” kuncinya.
