SULBARONLINE.COM, Mamuju — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan pencapaian indikator tata kelola pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat turun dari 60 persen menjadi 44,75 persen.
Indikator yang menjadi area intervensi tata kelola pemerintahan Sulawesi Barat adalah perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengadaan barang dan jasa (PJB), manajemen ASN, APIP, aset daerah, pengelolaan Dana Desa. Ketujuh fokus area ini tercakup dalam aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Ternyata di tahun 2021 menuju 60 aja belum, masih empat puluhan, jadi patuh saja belum, rata-rata sulbar itu 2021 jauh dari capaian tahun lalu,” ujar Koordinator Wilayah IV Koordinasi, Supervisi dan Penindakan (Korsupdak) KPK RI, Harun Hidayat.
Capaian rendah provinsi Sulawesi Barat di tahun 2021 disebabkan kurang koordinasinya lintas OPD yang masing-masing berjalan sendiri tanpa adanya koordinasi.
“Mereka kurang koordinasi termasuk dengan organisasi vertikal tidak teritegrasi, misalnya dengan BPN dan BPKP,” ungkapnya.
Menurunnya pencapaian indikator tersebut terungkap dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah provinsi Sulawesi Barat.
“Semua butuh agar capaian itu terwujud. Kita butuh agar jajaran Gubernur dan Bupati bekerja keras agar bisa menaikan MCP nya agar bisa segera teritegrasi dengan baik,” ujar wakil ketua KPK RI, Lili Pantauli Siregar.
Dari rekomendasi KPK, terdapat 2 intervensi yang perlu mendapat perhatian pemerintah Sulawesi Barat, di antaranya pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan LKPP dan perwakilan BPKP yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terkait PBJ, dan penguatan APIP.
Selain itu, KPK juga memberikan rekomendasi dari sekian banyaknya aduan masyarakat terkait penyimpangan pengelolaan keuangan dana desa, agar semua kepala desa membangun mekanisme pengawasan memadai atas pemanfaatan dana desa.
Sekadar diketahui dalam kegiatan tersebut, hadir Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Sekprov Muhammad Idris, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Bupati Majene Andi Sukri Tammalele, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Bupati Mamasa Ramlan Badawi dan tamu lainnya.
