SULBARONLINE.COM, Mamuju – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi, mengatakan ada enam tantangan Sulbar sebagai penyangga Ibu kota.
Pertama menurutnya, APBD yang masih minim sebesar 2,1 Triliun dengan PAD sebesar 370 Milyar tahun 2019.
“Perlu upaya peningkatan Sumber sumber PAD,” Ungkapnya, saat menyampaikan sambutan acara Dialog Publik yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju, Rabu (6/11/19).
Kedua angka kemiskinan yang terus bertambah, dimana BPS juga mencatat, per Januari 2019, angka kemiskinan Sulbar tertinggi ketiga Se-sulawesi.
“Angka Kemiskinan tinggi, yang berada diatas nasional sebesar 11,02 ditahun 2019 jauh dari target RPJMD sebesar 9,91 persen,” Sebutnya.
Ketiga, indikator yang paling sederhana dapat liat adalah Human Development Index (HDI) atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“IPM yang rendah pada level sedang sebesar 65,10 jauh dibawah nasional yang sudah mencapai 7,39 persen,” Sebutnya lagi.
Keempat, stunting atau kondisi tinggi badan anak yang lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, Sulbar urutan kedua.
“Isu stunting Sulbar yang menempati urutan kedua angka prevalensi stunting tertinggi sebesar 41,80 persen secara nasional,” Jelasnya.
Kelima, konektivitas infrastruktur masih menjadi masalah pokok, Safar mencontohkan bandara yang masih belum repsentatif untuk badan pesawat berbadan besar serta infrastruktur jalan dan jembatan
Terkahir kata dia, Revlousi Industri 4,0 merupakan otomatisasi sistem produksi dengan memanfaatkan teknologi dan big data.
“Penggunaan teknologi baru seperti ioT (Internet of things). Ini lah yang akan menjadi PR kita kedepan bersama-sama serta generasi muda juga dapat ikut berperan didalamnya,” Ungkapnya.
Safar mengatakan, Ibu kota negara membutuhkan tenaga kerja, dan peluang lapangan kerja akan terbuka, Sulbar yang paling dekat.
“Sulbar adalah daerah yang paling dekat sehingga kita di tuntut untuk mampu memiliki SDM dan sebagai generasi muda harus mampu membuka peluang kerja yang mandiri tanpa berpusat pada pemerintah saja,” Ungkap Safar.
Selain itu Safar menjelaskan, bahwa pembentukan Mamuju menjadi Kota madya juga perlu dipikirkan dan dorong.
“Kita satu-satunya Provinsi yang belum memiliki kotamadya. Permasalahan ini diperlukan peranan di semua stakeholder baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupatan serta dpr dan itu adalah tantangan kita kedepan,” Sebutnya. (ADR).
