by

Siap-siap, Bupati Mamuju Bakal Berhentikan 3000 Tenaga Kontrak

SULBARONLINE.COM, Mamuju — Keputusan atau kebijakan yang tak populer bakal dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, yakni berencana mengurangi atau memangkas 50 persen dari jumlah tenaga kontrak daerah.

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, seperti yang dilansir dari Tribuntimur, mengatakan pemangkasan itu dilakukan karena tidak ada anggaran untuk membayar para tenaga kontrak.

“Keputusan yang kami ambil itu sebenarnya sangat dilema,” kata Sutinah saat ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (20/4/2021).

Di sisi lain, dengan pengurangan tenaga kontrak hampir lebih dari setengah itu akan memunculkan masalah baru.

“Kami tahu pengurangan tenaga kontrak ini akan menimbulkan banyaknya pengangguran,” ucapnya.

Namun, lanjut Sutina, pihaknya juga tidak boleh menutup mata, bahwa Pemkab Mamuju tidak punya anggaran untuk menggaji para tenaga kontrak yang membludak.

“Jadi kami ambil kesimpulan, yah sudah kita hentikan saja dari awal dari pada harus akomodir tapi di belakang kita tidak punya anggaran untuk menggaji mereka, itu masalah lagi,” jelasnya.

“Jadi memang simalakama lah, kami mundur salah, maju juga salah,” sambungnya.

Namun Sutinah menepis isu bahwa Pemkab Mamuju memberhentikan semua tenaga kontrak.

“Jadi tidak benar kalau kami memberhentikan semua, dari 7.000 lebih tekon itu, yang kita akomodir kembali kurang lebih 4.000 orang. Kita akui masih kekurangan pegawai, jadi tidak mungkin kita berhentikan semua,” sebutnya.

Menurutnya, rata-rata tenaga kontrak yang diberhentikan adalah tenaga kontrak yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Khusus guru, tenaga kesehatan dan petugas kebersihan itu prioritas, tidak ada yang kita kurangi. Malah kalau saya liat di pendidikan itu malah bertambah, karena masih banyak sekolah gurunya hanya dua, seperti di daerah Kalumpang,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, bahkan terdapat OPD yang tenaga kontraknya mencapai 100 orang. Padahal setelah dilakukan analisa beban kerja hanya membutuhkan sekira 10-20 orang.

“Termasuk di Sekretariat DPRD itu yang signifikan diberhentikan, karena setelah kita lihat ternyata ASN di sana banyak, analisis beban kerjanya tidak butuh tekon banyak,” pungkasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed