by

Peringati HUT GAPENSI ke-62, Hasrat Lukman: Pemerintah Harus Perhatikan Kontraktor Lokal

SULBARONLINE.COM, Mamuju — Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-62, Jumat (8/1/21) secara virtual yang diikuti oleh seluruh pengurus GAPENSI se Indonesia.

Badan Pengurus Daerah (BPD) GAPENSI Sulawesi Barat juga mengikuti kegiatan tersebut melalui aplikasi zoom yang buka oleh Ketua Umum GAPENSI Pusat, H. Iskandar Z. HUT GAPENSI ini ditandai dengan pemotongan tumpeng

Hadir langsung Wakil Ketua BPD GAPENSI Sulbar, Hasrat Lukman beserta jajaran, termasuk Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Mamuju, Muhammad Nur.

“Dengan umur GAPENSI 62 Tahun, tentu sudah menanjak kedewasaan. Saya kira, organisasi jasa konstruksi di Indonesia, maka GAPENSI adalah asosiasi paling tertua, dan mendominasi sampai sekarang dengan jumlah anggota 47 ribu,” kata Hasrat kepada SULBARONLINE.COM

“Dan di Sulbar anggota badan usaha kita sekitar 500 lebih. Kemudian tenaga atau di GATENSI itu sekitar 300. Jadi ukuran Sulbar, kita sudah sangat tinggi dibanding asosiasi lainnya,” tambah Hasrat.

Hasrat berharap, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten se Sulbar harus lebih memberikan perhatian kepada pengusaha-pengusaha lokal, baik yang tergabung dalam GAPENSI maupun kepada asosiasi lainnya.

“Perhatian itu penting, sebab memang karena perintah Undang-undang. UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dianjurkan membuat Perda maupun Pergub untuk lebih mengoptimalkan perhatian kepada pengusaha lokal kita,” sebutnya.

Perhatian tersebut, menurut Hasrat, sebagai bukti pemberdayaan dan pengembangan pengusaha atau kontraktor lokal, utamanya dalam hal pekerjaan penunjukan langsung (PL).

“Kalau pengusaha lokal, maka ini juga menyangkut persoalan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau pajak kita. Saya pernah diskusi dengan Bank BPD, kita hitung-hitung untuk setiap tahunnya kurang lebih Rp 3,7 miliar bagi hasil pajak itu keluar dari Sulbar karena kontraktor dari luar. Ini menjadi kerugian daerah kita. Belum lagi keuntungan. jadi perputaran uang kita justru di luar daerah , sehingga daerah ini yang sebenarnya dirugikan,” jelas Hasrat.

Olehnya, tambah Hasrat yang juga Ketua Lembaga Pengembangan Jasa dan Konstruksi (LPJK) Sulbar ini, bahwa perhatian pemerintah kepada pengusaha lokal mutlak harus dimaksimalkan.

“Jadi sekali lagi, harus ada ruang yang diberikan kepada kontraktor atau pengusaha lokal kita. Selama ini kami menilai masih kurang perhatian. Dan salah satu hal yang dapat mendukung perhatian dan pemberdayaan itu tentu pemerintah harus membuat Perda atau Pergub seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain,” tegas Hasrat.

Secara khusus, sambung Hasrat, GAPENSI Sulbar juga menyorot sistem pengurusan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) yang diterapkan di Kabupaten Mamuju, termasuk mendorong terbentuknya satu kelembagaan atau satu bidang yang melekat di Dinas PU untuk mensetrtifikasi tenaga terampil.

“Di UU nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu kan ada kewenangan Kabupaten untuk mensetrtifikasi tenaga terampil. Kendalanya selama ini tidak ada anggaran karena tidak ada bidang atau lembaga yang menangani. Di Sulbar ini hanya ada di Polman dan Pasangkayu,” jelasnya.

Kemudia, lanjut dia, pihaknya menilai PTSP mamuju menerapkan sistem yang tidak sederhana dalam pengurusan badan usaha yang baru. Sehingga didorong agar lahir penyederhanaan pengurusan, jangan berbelit-belit.

“Misalnya ketika kita mengurus perusahaaan baru, maka ada yang tidak konek dengan aturan yang ada di BPJS, kemudian di pemda, dan lain-lain. Termasuk badan usaha baru diwajibkan bebas temuan. Bagaimana mau syarat begitu, sementara ini kan usaha baru. begitu juga BPJS. Mestinya yang paling terakhir harus BPJS,” jelas hasrat.

Sementara itu, Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Mamuju, Muhammad Nur menyampaikan ucapan selamat ulang Tahun untuk GAPENSI ke-62 Tahun.

“Semoga usia ke-62 Tahun ini, GAPENSI tetap jaya,” ucap Muhammad Nur.

Dia berharap, Pemerintah kabupaten Mamuju kedepan agar dapat bekerjasama secara optimal dengan BPC GAPENSI Mamuju sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebab, kata dia, selama ini pemerintahan Kabupaten Mamuju belum maksimal dan memiliki kelemahan dalam membangun sinerji bersama GAPENSI.

“Olehnya, dengan pemerintahan baru nantinya, yakni Tina-Ado, kami menitipkan harapan dapat bekerjasama dengan GAPENSI. Sebenarnya, kami pernah lakukan pertemuan dan Alhamdulillah Tina-Ado mengamini kerjasama dengan BPC GAPENSI Mamuju, khususnya terkait jasa dan konstruksi di Mamuju,” tutup Muhammad Nur.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed