SULBARONLINE.COM, Polman – Anggota DPR RI Wakil Sulawesi Barat, H. Arwan M. Aras Tammauni masih melangsungkan resesnya di Sulawesi Barat. Kali ini, Jumat (27/12/19), politisi muda PDI Perjuangan itu memusatkan resesnya di Polewali Mandar (Polman).
Di Polman, Arwan Aras mendatangi 4 titik untuk menyerap aspirasi masyarakat. Titik pertama, di lingkungan Ali Ali, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Binuang. Kedua, di Dusun Bajoe, Desa Bajoe, Kecamatan Binuang. Ketiga, di Dusun Bluro, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo. Keempat di Lingkungan Ilham, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli.
Beragam masukan dan usulan masyarakat yang dititip agar diperjuangkan oleh Arwan Aras. Beberapa di antaranya terkait peningkatan Insentif guru ngaji, imam, dan muadzin. Lalu, mendorong perhatian pembangunan Infrastruktur jalan ke Tutar dan penanganan persampahan di sejumlah wilayah di Polman.
Hal lain seperti perhatian terhadap pendataan pemerima bantuan sosial seperti PKH, rumah tidak lak huni (Rutilahu) dan aspirasi lainnya.
“Pada prinspinya kita menampung masukan-masukan dan aspirasi masyarakat, termasuk informasi yang terkait dengan mitra kerja kami di Komisi VIII DPR RI yang meliputi sosial, kegamaan, bencana alam dan sebagainya,” kata Arwan Aras.
Secara khusus terkait pendataan penerima bantuan sosial, kata Arwan, memang harus dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.
“Yang banyak jadi soal di lapangan itu terkait bantuan sosial. Maka yang utama diperhatikan adalah Basis Data Terpadu atau BDT itu. Karena penerima harus terdaftar dalam data terlebih dahulu,” ucapnya.
Meski demikian, Arwan tak menampik, bantuan yang diperuntukkan untuk masyarakat selama ini kadangkaka tak tepat sasaran. Kondisi ini yang memang menjadi fokusnya untuk dibenahi semaksimal mungkin.
“Memang kadang tidak tepat sasaran. Ini menjadi masalah. Makanya, masyarakat juga harus lebih tinggi malunya. Kalau sudah mampu, jangan lagi terima, dan berikanlah ke warga yang lain yang memang lebih membutuhkan. Kita ini punya budaya siri’ dan harus malaqbi,” katanya.
Kadangkala, tambah putra Bupati Mamuju Tengah (Mateng) ini, ada juga warga penerima bantuan tapi tidak menolak jika rumahnya dipasangi stiker sebagai tanda penerima bantuan.
“Kalau memang penerima yah harus dipasangi. Jangan malu. Sebab itu adalah kebijakan pemerintah sebagai tanda bahwa yang bersangkutan adalah penerima bantuan. Jadi, saya mengingatkan juga bahwa pendataan harus dengan cara yang baik. Sebab bisa tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Saat ini, lanjut dia, komisi VIII DPR RI sedang membuat sistem. Bagaimana kedepan bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran. Olehnya, pemerintah mulai dari tingkat atas sampai bawah harus benar-benar memperhatikan hal ini.
“Jadi sekali lagi, bantuan harus tepat sasaran. Saya juga minta masyarakat yang kurang mampu juga harus aktif ke PKH dan ke TKSK. Supaya bisa didata. Sebab harus masuk dalam BDT. Kalau tidak ada BDT, maka sulit mendapatkan bantuan,” pungkas Arwan.
