SULBARONLINE.COM, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulbar bersama seluruh jajaran dan stakeholder terkait, menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Junat (22/3/19) di ruang pertemuan Oval Kantor Gubernur Sulbar.
Tujuan Rakor ini dalam rangka persiapan pengamanan pemilihan umum serentak yang akan digelar 17 April 2019.
“Melalui pertemuan ini membuat kita semua semakin mantap dalam menghadapi pemilu legislatif secara serentak pada 17 april 2019 mendatang, pemilihan ini dilakukan untuk yang pertamakali di Indonesia, kita berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik,” kata Ali Baal Masdar.
Disampaikan, Pemprov Sulbar sebagai pimpinan dalam penyelenggaraan pemilu tentu memiliki resiko dan tantangan yang berat, pasalnya dalam pesta demokrasi tersebut selalu menimbulkan kerawanan baik pra pemilihan, saat pemilihan maupun pasca pemilihan yang dianggap dapat memicu terjadinya huru hara di suatu daerah dan berdampak buruk bagi perkembangan daerah itu sendiri.
“Dibutuhkan koordinasi antar lembaga pemerintah yang bertujuan untuk tetap mempertahankan keamanan dan kedamaian dalam daerah serta dapat membangun sinergitas antar semua pihak sehingga menciptakan situasi yang aman, tenteram dan damai demi mencapai pemilu yang berkualitas,” sebut orang nomor satu di Sulbar ini.
Masih dikatakan, sebagai aparat yang memiliki kewenangan hendaknya mampu mencegah berbagai permasalahan dimulai dari pendistribusian logistik pemilu, terjadinya kerusakan, tertukarnya logistik pemilihan, terjadinya money politik.
Maka dari itu tugas dan kinerja KPPS sebagai sarana pemilu di TPS perlu bekerja dengan jeli dan teliti terutama jika terjadi kemungkinan pemilihan ganda seperti warga yang tidak terdaftar dan hanya menggunakan KTP pada saat pencoblosan, dimana hal tersebut sangat mudah dilakukan di daerah yang jauh dari berbagai fasilitas tepatnya di daerah pelosok.
“Intinya pemerintah harus netral dan independen dalam menghadapi segala tantangan, demi Sulbar yang maju dan malaqbiq,” tegas mantan Bupati Polman dua periode itu.
Sekretaris Daerah Sulbar, Muhammad Idris, menyampaikan apresiasi dan perhatian penuh atas prestasi Sulbar terkait tingginya literasi kepedulian yang mencapai 20 persen serta penurunan level yang sebelumnya dinyatakan bahwa daerah Sulbar baru masuk sebagai zona merah kerawanan konflik, kini meraih status kategori sedang tingkat kerawanan dalam pemilu.
Disampaikan, terdapat beberapa catatan penting dan beberapa tantangan yang menjadi tanggung jawab bersama dalam melakukan persiapan pemilu serentak di 17 April mendatang.
Diawali dari fokus keterlambatan logistik yang hingga saat ini belum terkirim, menginformasikan ketiap kabupaten tentang kesiapan tenaga linmas dalam menjaga tiap-tiap TPS, dilanjutkan adanya kerawanan bagi para pemilih atas belum selesainya E-KTP bagi warga masyarakat Sulbar sehingga hak suara benar-benar dapat digunakan pada saat pencoblosan, tingkat keamanan yang terus diintensifkan terutama dalam menjaga tiga hari menjelang pencoblosan (H-3),
“Pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan dari pak Dandrem, pak Kapolda dan pimpinan lainnya, diharapkan penyelenggaraanya bisa aman,”pungkas Muhammad Idris
Kegiatan tersebut turut dihadiri wakil gubernur sulbar, Hj. Enny Angraeni Anwar, Asisten I Gubernur, Muh. Natsir, Asisten III Gubernur, Djamila Haruna, Danrem 142 Tatag, Kol. Inf. Eventius Teddy Danarto, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, Kabnida Sulbar, Susetyo Karyadi, Ketua KPU Sulbar, Rustang, Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo, Kepala Perwakilan Pertahanan Sulbar, Kolonel (Sus) Rudiyanto, Kepala Pos Angkatan Udara Mamuju, Azwarman, para staf ahli dan para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar.
